Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

PLN Bantah Ada Mafia Listrik

32

 

Novalince: Tagihan Membengkak Segera Laporkan
PALU,PE- Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding ada permainan mafia dalam pulsa listrik di PT PLN (Persero).  Dia meminta PLN tidak lagi memberlakukan monopoli listrik prabayar, terutama terhadap konsumen rumah tangga baru. Pelanggan pun diupayakan bebas memilih menggunakan tarif pascabayar (meteran) atau prabayar (voucher).

“Ini hal sepele, tapi penting,” kata Menkomar Rizal Ramli di kantor Kemenko Maritim, Jakarta.
Menurutnya, kebutuhan dan daya beli masyarakat berbeda satu sama lain. Bagi masyarakat mampu yang baru membeli rumah dan butuh listrik, pilihan tentu akan jatuh pada sistem meteran. “Tolong token itu tidak memonopoli,” tuturnya. Selain itu Rizal juga meminta agar kebijakan harga voucher pada listrik prabayar tidak mengambil untung terlalu besar. Dia mendengar, untuk harga voucher Rp 100 ribu ternyata kandungan listriknya hanya setara Rp 95 ribu. “Untungnya besar sekali. Padahal, pulsa HP (handphone, red) tidak semahal itu,” ungkap dia.

Direktur  Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir membantah dengan tegas sinyalemen ada mafia token voucher listrik. Apa yang dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli tak seperti itu.

“Kemungkinan pak Rizal Ramli kan begitu. Tapi, tidak sampai jadi mafia,” ujar Sofyan di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 September.

Sofyan membenarkan ada pemotongan biaya administrasi setiap kali konsumen membeli token voucher listrik. Tapi, potongan pembelian token voucher listrik itu ketika masyarakat membelinya dengan cara mencicil. “Misalnya, ketika ada rakyat miskin bayar Rp120 ribu. Tapi, dia nggak beli sekaligus. Beli 30 ribu saja, itu pasti kan dipotong biaya administrasi sebesar Rp1.500. Terus, nanti dia beli lagi dengan jumlah yang sama lalu dipotong lagi biaya administrasinya. Kan jadi nambah,” terangnya.

Jadi, kata mantan Dirut PT BRI ini, pemotongan token voucher listrik tidak sama dengan pencurian biaya di dalam token voucher listrik itu. Meski begitu, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut tentang adanya tuduhan mafia token voucher listrik itu. “Kami akan terus follow up,”tandasnya.

Dia pun menjanjikan, akan memperkecil biaya administrasi payment point online bank (PPOB). “Tujuannya,  meringankan masyarakat. Tapi, mekanismenya lewat perbankan,” ucapnya.
Terpisah, Manajer PT PLN Cabang Suluttenggo Kantor Area Palu, Novalince Pamuso mengimbau pelanggan PLN untuk berkonsultasi jika merasa  tagihan pembayaran listrik tidak sesuai dengan pemakaian.

“Bisa datang langsung ke kantor rayon-rayon terdekat untuk memperjelas teknis penagihannya,”kata Novalince, Selasa 8 September 2015.

Secara umum jelas Novalince pembayaran dengan pola pulsa listrik menurutnya berbeda dengan sistem meterisasi. Ada satu persoalan mendasar dari penagihan listrik dengan pola pulsa listrik yang terkadang membingungkan. Hal itu berkaitan dengan adanya potongan administrasi dan pajak penerangan jalan umum.
Dia menggambarkan, jika misalnya pelanggan membeli voucher pulsa listrik seharga Rp100 ribu, lantas kemudian daya listrik yang tersedia di bawah dari harga itu, maka kemungkinan ada potongan yang terjadi.

“Itu karena berkaitan dengan adanya sejumlah potongan yang diwajibkan kepada setiap pelanggan. Seperti biaya administrasi maupun pajak penerangan jalan umum,”kata Novalince, Selasa 8 September 2015.
Menurutnya, voucher pulsa listrik dihitung setelah nilai uang itu dikonversi ke KWH. Makanya yang terlihat dalam meteran itu adalah pemakaian listrik berdasarkan KWH yang telah digunakan pelanggan. Bukan jumlah uang tagihan. “Jika merasa pemakaian listrik tidak sesuai dengan vouchernya, berarti itu sudah terhitung dengan potongan-potongan,”jelasnya.

Begitupun dengan sistem meterisasi. Jika ada pelanggan yang merasa dirugikan maka boleh langsung menanyakan ke kantor terdekat. Namun sebagai acuan bagi pelanggan untuk mengetahui jumlah pemakaian dengan jumlah tagihan dengan sistem meterisasi, itu bisa dilakukan dengan mencocokkan angka yang tertera di meteran pada posisi awal dan akhir.

“Namun itu semua agak teknis,  makanya segera laporkan ke kantor terdekat untuk klarifikasi,” jelas Novalince.
Menanggapi pernyataan Rizal Ramli itu, Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono  mengatakan, ada kekeliruan antara Rupiah dan kWh pada listrik.

“Kita ambil contoh 100 ribu seperti yang disebutkan ya,” ujarnya. Saat pelanggan membeli token listrik senilai Rp 100 ribu, maka dia akan dikenai dua jenis potongan. Potongan Administrasi bank dan potongan pajak penerangan jalan (PPJ). Untuk potongan Admin Bank sendiri ini bermacam-macam, tergantung pada kebijakan dari bank masing-masing.
Potongan Admin bank ini berkisar antara Rp 1600 sampai Rp 3600. “Tergantung yang digunakan sebagai tempat membayar ini bank mana, tapi coba kita ambil potongannya dua ribu,” ujar Adi.

Dari pembelian Rp 100 ribu maka uang yang tersisa Rp 98 ribu, karena mengalami pemotongan Admin Bank Rp 2 ribu. Kemudian potongan selanjutnya, PPJ sebesar 2,4 persen untuk wilayah Jakarta. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 2,4 ini senilai Rp 2200.

Maka, Rp 100 ribu dikenai potongan Admin Bank dan PPJ (Rp 2000+2200= 2400) tersisa Rp 95.800. “Nah, kalau dibelikan listrik dengan harga 1352/kWh, maka akan keluar angka yang 73 kWh, jadi 73 ini bukan ribu tapi 73 kWh ” jelas Adi

Jadi menurutnya, ini ada kekeliruan dalam penyebutan antara Rupiah dan kWh. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, Adi menegaskan tentunya masyarakat sudah paham dengan perhitungan tersebut yang memang untuk potongan admin bank dan PPJ sudah tersebutkan di dalam struk transaksi. (mdi/*)

Komentar ditutup