Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

SK Penetapan Agus – Wardha Dinilai Cacat Hukum

12

KPUD Sigi Yakin Keputusan Penetapan Sudah Benar

SIGI, PE – Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sigi yang telah menetapkan empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Sigi dinilai cacat hukum. Pasalnya SK bernomor 26/Kpts/KPU-Kab- Sigi/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut telah menetapkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak mendapatkan legalitas dari pengurus pusat partai pengusung.

Hal ini disampaikan oleh Nico Salama calon wakil bupati Sigi sekaligus pihak yang menggugat KPUD Sigi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu atas keputusan tersebut. Ditemui dikediamannya, Minggu malam (6 Agustus), Nico mengungkapkan, sebenarnya KPUD Sigi sudah mengetahui adanya surat pembatalan terhadap pasangan calon Agus Lamakarate -Wardha yang ditanda tangani oleh pengurus DPP PDI Perjuangan tertanggal 6 Agustus 2015, namun karena surat tersebut bukan ditujukan ke KPUD Sigi melainkan ke pengurus DPC PDI

Perjuangan Sigi, sehingga KPUD Sigi mengindahkan surat tersebut. Lebih jauh Nico menjelaskan, sebelum KPUD Sigi berangkat ke Jakarta untuk mengklarifikasi verifikasi faktual terhadap keabsahan SK tersebut, DPP PDI Perjuangan kembali mengirim surat ditujukan ke KPUD Sigi yang ditanda tangani tanggal 10 Agustus 2015 yang isinya sama dengan surat sebelumnya yakni menegaskan bahwa surat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Saya yang kasih bersama ketua DPC PDI Perjuangan yang baru, dan saya menyetor langsung ke Ketua KPUD Sigi, kemudian Ia bilang ya nanti akan diverifikasi,” ujar Nico. Mestinya lanjut Nico, dalam melakukan klarifikasi faktual terhadap SK pencabutan itu seharusnya KPUD Sigi menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto serta Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang DH. Namun yang terjadi kata dia, KPUD hanya melakukan klarifikasi SK tersebut kepada Kepala rayon Sulawesi PDIP Prof Hamka.

” Inikan aneh, saya melihat ada pemaksaan keputusan yang dilakukan, ” sambungnya.
Fakta lain, kata Nico, KPU RI tanggal 23 Agustus telah memerintahkan KPUD Sulteng untuk mengasistensi KPUD Sigi agar memeriksa baik-baik terkait keabsahan SK Rekomendasi tersebut, sebelum penetapan pasangan calon, namun menurut Nico hal itu tidak dilaksanakan.

“Ini aneh Form B1 KWK yang sudah dinyatakan dicabut disahkan, dan yang sah tidak ditetapkan,” sambung Nico.
Selain melakukan gugatan di PTUN Palu, tim Nico Salama juga melakukan gugatan ke Panitia pengawas (Panwas) Sigi. Saat ini Panwas sementara melakukan pemeriksaan atas gugatan Nico Salama tersebut.

Ketua Panwas Sigi, Darwin mengatakan akan mempelajari terlebih dulu keterangan yang disampaikan Nico Salama. Saat ini katanya, pihaknya sedang mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Darwin, sebelumnya mantan Ketua DPC PDI P Sigi Mohamad Umar dan Sekretaris PBB Herman Latabe sudah lebih dulu diambil keterangannya. ” Saya belum bisa memberikan komentar, karena ini kami harus kami pelajari dulu, ” katanya.

Ditemui terpisah, komisioner KPUD Sigi Sarif Latadano mengatakan, keputusan KPUD Sigi dianggap sudah benar. Ia menjelaskan bahwa verifikasi faktual untuk tidak melibatkan Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristanto juga sudah benar berdasarkan konsultasi ke KPUD Sulteng.

“Kan di DPP ada bidang – bidangnya, jadi memang tidak harus ketemu ketua umumnya. Kenapa kami lakukan ferivikasi ke prof Hamka karena beliau juga ikut bertandatangan di SK Agus – Wardha, itu SK pertama, ” kata Sarif.
Menyangkut dengan permintaan KPU RI terkait pemeriksaan keabsahan SK tersebut, Sarif juga mengaku bahwa hal itu sudah dilakukan sebelum penetapan calon.

Dengan konsultasi ke KPU RI dan KPUD Sulteng, pihaknya meyakini keputusan tersebut sudahlah benar.
“Namun jika pak Nico ingin melakukan gugatan itu hak beliau, karena kami sangat menghargai keputusan tersebut, ” jelasnya. (mg02)

Komentar ditutup