oleh

DPRD Rekomendasikan Pemberhentian Kades Pelawa Baru

PALU EKSPRES, PARIMO- Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, terkait tuntutan pemberhentian kepala desanya, DPRD Parimo telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat.
Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto mengatakan, isi surat rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya tidak terlalu banyak. Namun, rekomendasi tersebut menurutnya sudah susuai dengan tuntutan yang diajukan masyarakat Desa Pelawa Baru.
“Rekomendasi kita tidak terlalu banyak, tapi minimal rekomendasi sudah sesuai dengan pengajuan mereka,” kata Sayutin kepada wartawan di kantornya, Senin, (29/6/2020).
Adapun isinya adalah DPRD Parigi Moutong merekomendasikan kepada Bupati Parigi Moutong untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi, mekanisme pemberhentian kan, bukan di kita. Kita hanya merekomendasikan sesuai dengan aspirasi ini. Adapun nanti eksekusi teknis itu ada di Pemda untuk melakukan kajian,” jelasnya.
Selanjutnya, kata dia, Pemda melalui tim yang mereka bentuk nantinya akan melakukan kajian.
“Pemda melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan kajian karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ada tim teknis untuk melakukan pengkajian,” ujarnya.
Kemudian tim teknis tersebut dibentuk oleh DPMD atas disposisi kepala daerah untuk melakukan penilaian, verifikasi dan kajian terhadap desa yang bermasalah tersebut.
“Kalau menurut saya unsurnya itu sudah memenuhi syarat. Tetap, dalam penilaian secara undang-undang kita serahkan ke pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian lebih lanjut,” sebut Sayutin.
“Yang penting, kita sudah memenuhi kewajiban sebagai wakil rakyat untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah daerah melalui rekomdasi ini,” tambahnya.
Dia mengatakan, pihaknya, dalam mengeluarkan rekomedasi bukan untuk memberhentikan secara langsung terhadap kepala desa yang bermasalah. Sebab, hal itu bukan merupakan kewenangan DPRD.
Karena yang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah bupati. Maka secara kewenangan itu berada di tangan pemda dalam hal ini adalah bupati.
Dengan demikian, pihaknya menegaskan kepada seluruh kepala desa agar dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mengikuti mekanisme yang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena, bagaimana pun tambahnya, tugas dan fungsi seorang kepala desa adalah, menjaga situasi kondusifitas desa. ” Nah, kalau sudah seperti ini kan, menjadi preseden buruk buat seluruhnya. Maka ini menjadi contoh buat seluruh kawan-kawan kepala desa,” ujarnya. (asw/palu ekspres)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed