oleh

Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Semua Fraksi di DPRD Sigi Setuju

PALU EKSPRES, SIGI– DPRD Kabupaten Sigi menggelar rapat paripurna pada Senin, 20 Januari 2020 dengan agenda mendengarkan pendapat Bupati Sigi atas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sigi tentang tata cara penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi. Selai itu, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Sigi atas Ranperda Kabupaten Sigi tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sigi, bahwa agenda rapat paripurna dewan hari ini yaitu pendapat Bupati Sigi tentang tata cara penyusunan program pembentukan Perda Kabupaten Sigi dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Sigi atas Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sigi Rahmat Saleh, saat memimpin rapat paripurna.

Sementara itu pendapat Bupati Sigi yang disampaikan Asisten II Pemda Kabupaten Sigi Iskandar Nongtji, menjelaskan mengenai apresiasi Pemerintah Kabupaten Sigi atas pengajuan Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda Kabupaten Sigi.

Raperda tersebut katanya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Sigi. Tentunya ini menjadi salah satu sarana di bidang legislasi khususnya dalam meningkatkan kinerja penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, serta bersinerginya Pemda dan DPRD dalam merumuskan formulasi kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik.
“Ini sekaligus memberikan harapan baru melalui kebijakan tata cara penyusunan program pembentukan Perda Kabupaten Sigi,” kata Iskandar membacakan sambutan Bupati Sigi.

Pembentukan Perda katanya, merupakan manifestasi kewenangan yang diberikan kepada Pemda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat terhadap tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata Iskandar, dalam konteks pembentukan Perda, mekanisme penyusunan program pembentukan Perda secara rinci dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Dalam beberapa ketentuan diatas disebutkan bahwa program pembentukan perda dapat disusun dan dilaksanakan oleh Pemda dan DPRD yang di dalamnya memuat daftar Ranperda yang diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah,” ucapnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (3) dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ditegaskan bahwa tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan peraturan daerah.

Iskandar menyatakan, ada prinsipnya Pemda menerima Ranperda tersebut untuk dibahas bersama pada masa sidang kedua tahun sidang 2019-2020 sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu secara garis besar pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sigi, menyatakan menerima penjelasan Bupati Sigi atas pengajuan Ranperda Kabupaten Sigi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (mg4/palu ekspres)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed