Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Biaya Umum PDAM Banggai Rp 4, 071 Miliar Dipertanyakan

0 5

PALU EKSPRES, PALU – BPK RI menemukan pengelolaan operasional PDAM Kabupaten Banggai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam aspek administrasi dan keuangan, serta aspek teknik.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Muhaimin, menyebutkan ada tiga item temuan pada pengelolaan operasional PDAM Kabupaten Banggai. Pertama, PDAM Kabupaten Banggai tidak pernah menguji kualitas air baku dan air produksinya sehingga tidak diketahui kualitas air sesungguhnya yang didistribusikan ke pelanggan. Kedua, PDAM Banggai tidak memiliki mekanisme untuk memantau jumlah produksi dan tingkat kebocoran sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah kehilangan air dan tingkat efisiensi sesungguhnya. Ketiga, Pertanggungjawaban biaya umum danadministasi tidak lengkap sebesar Rp2.997.420.729 pada tahun 2018 dan dipasang water meter.
“Totalnya adalah Rp4.071.206.541,” kata Muhaimin.

Dirut PDAM Kabupaten Banggai, Arwin dikonfirmasi mengenai temuan BPK RI tersebut mengatakan, dalam ketentuan air yang didistribusikan yang sampai ke masyarakat itu, kualitas air dan kuantitasnya secara terus menerus harus terjamin. Namun dalam hal ini, PDAM Kabupaten Banggai kesulitan untuk pengadaan anggaran untuk mengetahui kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan.
“PDAM keterbatasan anggaran dan tidak punya laboratorium karena itu mahal itu pak,” kata Arwin.

Dia mengakui, saat pemeriksaan oleh BPK lalu, telah disarankan oleh tim auditor untuk mengkomunikasikan permasalahan ini ke Dinas Kesehatan sebagai instansi yang berwenang dalam memeriksa kualitas air PDAM.
Adapun mengenai tingkat kebocoran jumlah produksi air saat didistribusikan ke pelanggan. Menurut Arwin, itu karena meter induk pada pipa induk distribusi pada beberapa titik belum ada. Sehingga, tidak terpantau secara pasti jumlah kehilangan air saat didistribusikan. “Ini memang wajib diadakan pak,” ujarnya.

Kondisi ini diakuinya sudah berlangsung saat kali pertama dibangun, yakni sekitar tahun 2008. Namun saat ini sudah dibenahi. Setidaknya ada 9 titik pada pipa induk yang telah dipasang water meter tersebut.

Sekaitan dengan temuan dana operasional di PDAM Kabupaten Banggai tersebut, menurut Arwin, dana operasional itu ada dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja dokumen pendukungnya tidak lengkap saat dilakukan pemeriksaan.

“Dokumennya ada namun sebagian tercecer ,” ujarnya. Namun kata Arwin, itu akan diupayakan sesegera mungkin dilengkapi bukti pertanggungjawabannya sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. (fit/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: