Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Bappeda: Kemiskinan Sulteng 2024 Ditargetkan Turun Jadi Satu Digit

0 7

PALU EKSPRES, PALU–  Angka kemiskinan 2024 Sulawesi Tengah ditargetkan turun di level satu digit. Ini salah satu kesimpulan rapat koordinasi strategi penanggulangan kemiskinan se Sulawesi Tengah. Upaya ini selaras dengan pesan Gubernur Longki Djanggola kepada Hasanuddin Atjo saat dilantik menjadi Kepala Bappeda Sulteng beberapa waktu lalu bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas di kepemimpinannya.

Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Hasanuddin Atjo mengemukakan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah tergolong tinggi. Maret 2019 angka kemiskinan bertengger di angka 13,76 persen berada di atas nasional sebesar 9,70 persen. “Kondisi ini menurutnya disebabkan oleh dua hal yaitu,  pertama belum maksimalnya intervensi program penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Dan kedua, masih minimnya investasi swasta di sektor pangan dan pariwisata yang nota benenya dapat membuka lapangan kerja yang luas,” kata Hasanuddin Atjo pada Rakor yang dilaksanakan Senin, 9 Desember 2019  di Aula  Kantor Bappeda Sulteng dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah  diwakili Asisten Administrasi Pembangunan, Dr. Bunga Elim Somba. Peserta Rakor adalah para Wakil Bupati, Kepala Bappeda kabupaten/kota dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Atjo merinci mengenai  Intervensi program penanggulan kemiskinan seperti menjaga tingkat inflasi di daerah; Subsidi dan pemanfaatan dana Desa serta; Bantuan sosial dipandang belum efektif dan tepat sasaran. Dicontohkan bahwa sering ditemukan belum selarasnya program subsidi seperti ketersediaan benih dan pupuk dengan musim tanam setempat yang menyebabkan produktifitas tidak meningkat.

Kemudian, belum sesuainya rancangan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan ekonomi desa. Serta, masih banyak ditemukan kasus bantuan sosial seperti kartu sehat, kartu pintar dan bantuan beras yang kurang tepat sasaran oleh karena rendahnya kualitas data terkait dengan kemiskinan.

Atjo menambahkan, investasi swasta di sektor pangan dan pariwisata yang bisa menyerap tenaga kerja di daerah ini kurang berkembang. Penyebabnya, antara lain karena tingginya nilai ICOR  (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi.

“Secara nasional nilai ICOR kita sekitar 6.60 (tertinggi di ASEAN) dan secara provinsial, Sulawesi Tengah berada di angka 7.14. Artinya untuk menambah 1 unit ouput dibutuhkan tambahan 7.14 input,” kata Ketua Ikatan Sarjana Perikanan (Ispikani) itu.

Menurut Atjo, nilai ICOR tinggi antara lain disebabkan mahal dan susahnya memperoleh lahan, perizinan yang panjang dan berbelit, lemahnya jaminan keamanan investasi, prilaku dan skill tenaga kerja kurang bisa menyesuaikan dengan standar pasar kerja, kondisi infrastruktur dasar yang kurang menunjang serta produktifitas komoditas yang rendah, berskala kecil dan tersebar.

Hasanuddin Atjo yang juga wakil ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)  Sulawesi Tengah mengemukakan kita harus membangun pikiran lompatan, bekerja secara terintegrasi dengan kabupaten kota serta membangun transformasi sosial terkait dengan mindset masyarakat terhadap program bantuan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dicontohkan bahwa untuk mengukur kemiskinan di suatu wilayah digunakan ukuran pengeluaran terhadap 9 kelompok makanan dan 5 kelompok non makanan. Bila nilai kalori yang dikonsumsi masyarakat per kapita per hari kurang dari 2100 kilo calori, maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai warga miskin.

“Yang menarik dari data yang ada menunjukkan bahwa dari struktur pengeluaran kelompok makanan, porsi untuk beras sekitar 20 persen, rokok 18 persen, namun untuk ikan dan telur masing-masing hanya sekitar 2 persen. Pedahal kedua sumber protein ini menyumbang kalori yang tinggi dan diperlukan untuk asupan gizi dalam rangka mengurangi angka stunting dan membentuk daya saing SDM ke depan,” kata ketua Shrimp Club Indonesia wilayah Sulawesi ini.

Menuju angka kemiskinan di level satu digit tambahnya, maka daerah dituntut mengembangkan sejumlah inovasi daerah. Inovasi itu antara lain terkait perencanaan yang berbasis digital dan GIS untuk pemetaan kantong-kantong kemiskinan dan mengurangi kesalahan tidak tepat sasaran. Selanjutnya,  inovasi terkait dengan peningkatan produksi komoditas yang terintegrasi hulu dan hilir yang disebut “ Smart Farming”. Kemudian, pengembangan pendidikan vokasi yang terkait dengan pangan dan pariwisata. Selain itu daerah juga  harus memperbaiki nilai ICOR melalui sejumlah regulasi dan kemudahan agar memiliki data tarik investasi.

Atjo memberikan keyakinan bahwa angka satu digit bisa dicapai dikarenakan beberapa hal antara lain. Posisi Sulteng yang berhadapan dengan IKN, Ibukota Negara Baru di Kalimantan sehingga dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara IKN baru dengan Kawasan Timur Indonesia melalui tol Tambu-Kasimbar; Penyangga di sektor pangan, tenaga kerja yang memiliki skill dan bersertifikat dan sumber baterai lithium serta ; Menjadi destinasi wisata bagi warga IKN karena jarak yang dekat sejumlah destinasi di wilayah Sulawesi Tengah.

Diakhir penyampaiannya, Atjo mengemukakan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di level satu digit semuanya berpulang kepada bagaimana membangun frekuensi yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota.  “Bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikenal dengan pendekatan “Penta Helix” yaitu Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Komunitas dan Media,” ujarnya. (fit/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: