Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Inspektorat Telusuri Penggunaan Dana Reses DPRD Palu 2018

0 35

PALU EKSPRES, PALU – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng menemukan tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan dana reses 34 Anggota DPRD Palu periode 2014-2019. Yakni dana reses untuk tri wulan (TW) III tahun 2018 silam. Dana reses tersebut diterima 34 Anggota DPRD pada Jumat siang 28 September 2018. Bertepatan dengan terjadinya bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Satu-satunya yang tidak sempat mengambil dana reses hanyalah Erfandi.

Hal ini dibenarkan Sekretaris DPRD Palu, Ajenkris. Menurut dia BPK kemudian meminta Inspektorat daerah untuk menelusuri penggunaan dana tersebut. Dan diberi waktu 60 hari. “Inspektorat sudah memanggil 34 anggota agar menunjukkan lokasi penggunaan dana reses dalam bencana untuk dipertanggungjawabkan,”ungkap Ajenkris, Rabu 9 Oktober 2019.

Dia menjelaskan, sebagian besar anggota dewan menggunakan dana tersebut untuk membantu masyarakat pada saat terjadi bencana 28 September 2018. Karena dalam keadaan luar biasa (fource majeure), rata-rata anggota tidak sempat menyusun administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
“Hampir sebagian besar masyarakat saat itu inginkan bahan bakar atau logistik. Dan semua terjadi di daerah pemilihan mereka masing-masing,”ujarnya.

Dana reses yang direkomendasikan BPK untuk dimintai pertanggungjawaban hanyalah untuk dana reses TW III. Berhubung dana diberikan secara gelondongan dalam satu tahun anggaran, maka kelengkapan pertanggungjawaban harus komplit untuk TW I, II dan III.

Sementara jumlah total dana reses tahun anggaran 2018 bagi 35 anggota DPRD Palu sebesar Rp1,8 miliar. Dalam 1 tahun anggaran, setiap anggota mendapat dana reses sebesar Rp18 juta.
“Dana itu secara gelondongan dari PPK. Kalau mau periksa secara detail orang per orang maka butuh waktu lama. Olehnya inspektorat diperintahkan untuk meluruskan,”jelasnya.

Senin 7 Oktober 2019, Inspektorat jelas Akenkris sudah menggelar rapat bersama dengan anggota DPRD 2014-2019.  Pada prinsipnya kata dia, seluruh anggota diminta untuk membuktikan dana tersebut memang benar – benar disalurkan ke masyarakat. Dan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yakni pertemuan reses.

“Minimal bisa membuktikan penggunaan dana tersebut,”ujarnya.

Seluruhnya juga diminta membuat kronoligis akan penggunaan dana itu. Semisal, bagi anggota yang rumahnya hancur. Diminta untuk membuat surat keterangan dari pemerintah kelurahan. Sebab tiga diantara anggota menjadi korban langsung bencana 28 September 2018.

Masih menurut Ajenkris, untuk pertangungjawaban dana reses TW I dan II sudah bisa dipenuhi. Tidak ada masalah.  Akan tetapi, jika terdapat anggota yang tidak mampu membuktikan penggunaan dana tersebut, maka kemungkinan besar akan diminta untuk mengembalikan. “Kalau tidak bisa dibuktikan akan ada pengembalian. Tergantung nanti bagaimana . Kalau tidak dimanfaatkan untuk masyarakat, ya harus dikembalikan. Katena prinsipnya dana itu betul-betul untuk masyarakat. Apalagi bertepatan dengan masa kampanye,”demikian Ajenkris.

Wakil Ketua DPRD Palu, M Rizal, membenarkan dirinya tidak menggunakan dana tersebut untuk menggelar pertemuan reses. “Karena uangnya saat itu kami pegang. Baru saja kami terima. Tapi, ATM tidak berfungsi. Saat itu sudah dibutuhkan, maka kita gunakan untuk bantu masyarakat,”ungkap Rizal.

Menurutnya, saat itu ia tidak lagi berfikir bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Misalnya untuk membuat nota belanjaan logistik.
“Tapi saya punya dokumentasi. Ketika dana itu saya gunakan,”jelasnya. Karena siatuasi darurat, maka dana tersebut kata Rizal dibagi dalam bentuk logistik ke masyarakat. “Waktu itu kita tidak berfikir buat nota. Karena masyarakat butuh cepat. Misalnya tiba tiba ada yang butuh pokok. Jadi uang saja yang kita kasih,”ujarnya.

Rizal mengaku, dana reses yang ia terima saat itu sebesar Rp10 juta. Sebenarnya dana tersebut sudah teragenda untuk menggelar pertemuan reses di Dapilnya. Akan tetapi sebelum tiba pada jadwal pertemuan, bencana sudah terjadi. “Kalau kita mau berfikir manusiawi, dana 10 juta itu tidak cukup. Pada saat itu awal kita diberi 10 juta. Dari 18juta dana reses,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.