Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Mengurai Benang Kusut Buntunya Komunikasi Pascabencana

0 57

PALU EKSPRES, PALU – Peran media dan buntunya komunikasi pascabencana di Kota Palu menjadi topik utama dalam diskusi libu ntodea yang digagas Bappeda Palu, Jumat malam 6 September 2019.

Libu kali ini menghadirkan pembicara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mahmud Matangara dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Yardin Hasan. Sementara pemantik diskusi dari Pemkot Palu masing-masing adalah Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Palu, Bambang serta Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Palu yang kebetulan juga bernama Bambang.

Membuka diskusi, Bambang dari Kominfo Palu mengaku setelah bencana dinas ini sama sekali tidak bisa menjalankan fungsinya menyebarluaskan informasi kebencanaan. Terlebih memang, OPD ini baru saja terbentuk tahun 2017 silam.  Setelah mekar dari dinas perhubungan, Diskominfo menurut dia baru mulai membangun sistem jaringan terkoneksi dengan seluruh perangkat di kelurahan. Membuat akun Facebook serta menjalin kemitraan media massa. Kemudian memetakan topologi jaringan di 46 kelurahan dan 31 OPD lingkup Pemkot Palu. Namun semua  sistem itu ikut rusak lantaran bencana.
“Semua sistem itu mulai kita bangun dan benahi tepat bulan September 2018. Karena gempa, sistem ini semuanya rusak,”katanya.

Selain itu, sistem jaringan internet Kominfo sebelum bencana memang masih menggunakan provider milik Indosat. Pemkot ujarnya belum memiliki secara mandiri jaringan tersebut. Akibatnya, bila satu saja sistem jaringan yang rusak, maka akan mempengaruhi jaringan lainnya yang telah terbentuk

Kendati begitu Bambang menjelaskan Kominfo Palu secara perlahan kini mulai membenahi dan membangun kembali sistem jaringan tersebut. Pascabencana pihaknya kembali berhasil mengkoneksikan jaringan Kominfo Palu ke 39 titik. Yakni koneksi ke 21 OPD dan 9 kelurahan.

Ia pun mengaku Kominfo saat ini akan kembali mengefektifkan seluruh perangkat pendukung penyebarluasan informasi. Termasuk akan menjalin kemitraan dengan Komisi Informasi Sulteng.
“Selain itu kami juga tengah mengembangkan aplikasi sandymand. Sebuah aplikasi yang terkoneksi langsung ke Lembaga Sandi Negara. Artinya bila terjadi sesuatu maka informasinya bisa langsung terkoneksi ke Presiden RI,”katanya.

Bambang pun menyebut sejauh ini fungsi penyebarluasan informasi yang dijalankan masih dilakukan bersama bagian hubungan masyarakat (Humas) di Sekretariat Daerah Kota Palu.

Terganggunya  penyebarluasan informasi sesaat setelah bencana juga diakui Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Palu, Bambang. Menurut dia, fungsi kehumasan Pemkot Palu kala itu sama sekali tidak berjalan.  Pasalnya, seluruh perangkat daerah saat itu beralih fungsi menjadi tenaga pendistribusi logistik bagi korban bencana. Dengan keterbatasan personil, jajaran Pemkot Palu dibagi per kelurahan untuk penyaluran logistik tersebut. “Akibatnya fungsi Humas pun terkendala. Karena semua dialihkan menjadi pengantar logistik,” ungkap Bambang.

Kondisi itu kata dia diperparah karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) penanganan kebencananaan secara nasional. Ini membuat Pemkot Palu harus berimprovisasi dalam melakukan upaya penanganan, pemulihan hingga penyebarluasan informasi terkait kebencanaan.
“Tidak ada SOP, siapa yang melalukan apa. Pemda dalam situasi demikian terpaksa harus improvisasi melakukan segala upaya penananganan kebencanaan,”jelasnya.

Dia menambahkan, penyebarluasan informasi terkait kebencanaan pada prinsipnya sudah dijalankan. Walaupun memang belum optimal sebagaimana harapan publik. “Sudah cukup transfaran. Setiap hari kami didatangi wartawan untuk update berita. Misalnya informasi tentang realisasi penyaluran dana stimulan dan relokasi korban ke hunian tetap,”ujarnya.

Sementara itu,Komisioner Komisi Informasi Sulteng, Irfan Deny Pontoh justru menilai seluruh jajaran pemerintah belum cukup terbuka memberi informasi tentang kebencanaan. Padahal kata dia, hal itu sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi “Undang-Undang ini sudah mengatur informasi bencana itu bersifat serta merta.  Artinya mana kala terjadi harus segera diinformasikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,”sorot Irfan.

KI Sulteng sendiri telah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah membuka secara luas informasi menyangkut kebencanaan sejak 10 April 2019 silam. Tujuannya agar informasi itu lebih transfaran dan akuntabilitas. “Tapi edaran itu tidak dijalankan,”ungkapnya. Dalam edaran itu pihaknya meminta jajaran pemerintah menyebarluaskan secara massif tentang informasi peta zona rawan bencana. Informasi seputar kepastian dana stimulan perbaikan rumah. Termasuk saran agar pemerintah membuat pengumuman resmi dalam bentuk papan informasi yang mengurai sumber-sumber dan jumlah dana bantuan yang telah diperoleh.
“Tapi sepertinya pemerintah kita “emoh”melaksanakan ini semua,”tekan Irfan Pontoh.

Nawawi S Kilat dalam kesempatan itu menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi ORARI melalui perangkat handy talki (HT). Menurut dia satu-satunya alat komunikasi yang masih berfungsi sesaat setelah bencana adalah HT.

Dibagian lain Nawawi pun berharap pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemulihan. Misalnya dilibatkan dalam membangun Huntara.
“Terkesan tidak penjaringan aspirasi masyarakat,”katanya.

Dari Historia Sulteng, Anto menyorot lemahnya koordinasi, implementasi dan komunikasi terkait upaya mitigasi sebelum bencana. Dia mengaku sebelum bencana pihaknya pernah menuliskan 15 jenis cerita rakyat tentang kebencanaan sebagai edukasi dalam hal mitigasi. “Tapi kemudian saya tidak tahu kenapa tulisan ini tidak diperbanyak,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris AJI Palu, Yardin Hasan mengaku pemerintah hingga saat ini memang belum cukup terbuka mengenai informasi kebencanaan. “Jauh sebelumnya ini memang sudah tertutup. Tidak saja setelah bencana. Management ini yang perlu dikrtisi,” kata Yardin.

Namun sebagai jurnalis, tertutupnya pemerintah tidak lantas membuat perannya sebagai peramu informasi ikut buntu. Jurnalis kata dia, bisa mencari sumber lain ketika pemerintah menutup diri untuk itu. Bicara soal peran media, Yardin menilai peran itu pada prinsipnya sudah dijalankan AJI secara kelembagaan. Dengan membentuk sebuah media bernama Kabar Sulteng Bangkit. Media khusus menyajikan berita tentang kebencanaan. Lengkap dengan call center.

Penyebab lainnya kata Yardin yang membuat buntunya komunikasi adalah ketidakseragaman keterangan pejabat di media ketika menyampikan informasi. Terkadang untuk satu isu, jurnalist diberi keterangan yang berbeda dari tiga pejabat. Dia juga mengktirisi management media center sesaat setelah bencana. Yang hanya difokuskan pada satu titik di Makorem. Terlebih kala itu pihak Makorem tertutup bagi kalangan media asing. Padahal, media asing penting untuk memberitakan kondisi Palu agar masyarakat dunia tahu. Implikasinya adalah perhatian dunia untuk memberikan bantuan. “Cara olah informasi ini kedepan harus diubah. Dengan membuat media center yang aksesnya lebih terbuka,” ujarnya.

Ketua PWI Sulteng, Mahmud Matangara mengemukakan PWI turut berperan menginformasikan kondisi Palu sesaat setelah bencana “Jika ditanya peran, maka ada 7 perwakilan PWI yang standby di kantor kami setelah bencana,” ujarnya.

Sebagai akurasi berita, Mahmud menyatakan jurnalis tidak sembarangan dalam mencari sumber informasi. Etika ini yang membedakan produk jurnalis berbeda dengan produk informasi di media sosial (Medsos). “Kami dilarang menyadur informasi dari medsos,” katanya.
Media pun ujarnya wajib memberitakan setiap informasi karena itu adalah hak masyarakat. Yang jika tidak dilakukan dapat berujung gugatan publik. Karena itu Mahmud berharap pemerintah harus terbuka menyampaikan segala informasi menyangkut kebencanaan. “Jangan alergi dengan wartawan. Kebuntuan komunikasi bisa jadi lantaran pejabat kita alergi sama wartawan,” ucapnya.

Selanjutnya Harsono dari kalangan praktisi. Harsono menyebut kebuntuan komunikasi pascabencana juga disebabkan gangguan sistem kelistrikan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dimasa mendatang.
Padahal sebenarnya kata Harsono, ada alternatif yang bisa digunakan sebagai media informasi peringatan bencana ketika listrik padam. Mislanya menggunakan meriam militer sebagai isyarat terjadinya bencana. “Di negara lain bisa pakai meriam militer dari TNU untuk peringati bencana. Atau jika EWS untuk peringatan tsunami bermasalah,”sebutnya. Taslim dari pergerkaan mahasiswa menyoroti ketidakteterbukaan informasi mengenai jatah hidup (Jadup). Hal ini kata dia sempat memicu perlawanan penyintas terhadap pemerintah.

Taslim menyarankan, sebelum terlambat pemerintah perlu menginisiasi adanya papan pengumuman disetiap Huntara. Sebagai pusat informasi tentang seluruh masalah peyintas yang terjadi di Huntara. “Bentuk pusat informasi di tingkat Huntara semacam majalah dinding. Seluruh masalah di Huntara dituliskan penyintas lewat media ini. Dan kami pernah melakukannya di salah satu Huntara,”katanya. Praktisi lainnya, Tasrif Siara menyebut, pemerintah masih melihat media bukan sebagai mitra. Selain itu penyebab kebuntuan karena memang pemangku kepentingan juga tidak berkoordinasi dengan baik.
Demikian halnya eksistensi media cetak. Saat ini jelas Tasrif media cetak mulai tenggalam seiring berkembangnya aplikasi media sosial. Berdasarkan survei, pembaca media cetak kini hanya sekitar lima persen. “Yang terjadi kini, media sosial justru mengambil peran dalam situasi kebencananan,”tuturnya. Tasrif juga mengkritik media. Dalam situasi kebencanaan, media nasional justru mengendepankan sisi industrinya dengan mengeksplorasi berita kebencanaan hanya sebatas beeking news.
“Dibalik breaking news ini ada antrian iklan yang banyak. Media menjalankan peran industrinya. Harusnya media mengambil peran lebih mengurau kebuntuan yang terjadi,”kritiknya.
Sementara dari Info Kota Palu (IKP) dalam kesempatan itu mengutarakan bahwa postingan netizen tentang kebencaaan tidak serta merta dimunculkan untuk mencegah hoaks. Sekaligus menyebut bahwa sumber informasi di IKP adalah warga Kota Palu. Artinya, warga adalah wartawannya IKP.
Namun pernyataan IKP ini ditanggapi Temu Sutrisno dari praktisi media sekaligus wartawan. Menurut dia produk jurnalis tidak bisa disamakan dengan produk non jurnalis yang kerap kali muncul sebagai informasi di media sosial. Jurnalis kata dia bekerja dalam batasan kode etik dengam bekal standar kompetensi jurnalis. Akademisi Lukman Tahir dalam forum ini kebuntuan komunikasi dalam pusaran kebencanaan bisa jadi juga terjadi karena faktor keterampilan jurnalis dalam menggali dan mengolah sebuah informasi yang ideal dan dibutuhkan publik.
“Bahkan ada sama sekali wartawan yang tidak punya keterampilan untuk hak tersebut,”kritik Lukman. Menurutnya media harus mengubah paradigma melihat situasi yang terjadi. Menyajikan secara mendalam setiap informasi terkait kebencanaa. “Sebab kalau tidak cerda mengelolah informasi maka media itu bisa gulung tikar. Di Amerika kepercayaan publik ke jurnalis anjlok,”tekannya. Saran dan kritikan ditutup Irwan Waris. Dia menyebut, informasi media saat ini tidak cukup menjawab persoalan yang dihadapi penyintas. Sebab kata dia, sejauh ini penyintas tidak mengetahui sejauh mana proses distribusi Jadup. Kerenanya dalam kesempatan itu, Irwan Waris menyarankan perlunya ada sebuah media center ditingkat pemerintah provinsi Sebagai pusat data terpadu seluruh informasi mengenai kebencanaan. (mdi/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.