Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Di Kabupaten Sigi, Tiga Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu Telah Divonis

0 75

PALU EKSPRES, SIGI – Bawaslu Sigi merilis data penanganan pelanggaran selama pelaksanaan Pilpres maupun Pileg 2019. Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Sigi, Agus Salim Irade, mengatakan rilis data ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja hasil penanganan pelanggaran yang telah ditangani atau dilakukan oleh Bawaslu Sigi selama pelaksanaan Pilpres maupun Pileg tersebut.
“Pelaksanaan Pilpres maupun Pileg memang telah usai dilakukan, namun kami perlu merilis data hasil penanganan pelanggaran yang kami lakukan, agar publik tahu sejauhmana kami bertindak terhadap setiap pelanggaran yang kami temukan maupun yang dilaporkan masyarakat,” kata Agus, Senin, 5 Agustus 2019.

Menurutnya, selama pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung, terdapat tujuh kasus sengketa proses yang ditangani Bawaslu Sigi. Bermula dari tahapan daftar calon sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi, dimana terdapat enam kasus yang ditangani. “Empat kasus kami dapat selesaikan melalui jalur mediasi dan dua sisanya kasus ajudikasi,” ujarnya.

Kemudian terdapat satu kasus di tahapan daftar calon tetap (DCT), dimana salah satu caleg dari Partai Gerindra dicoret KPU Sigi akibat masih terjerat kasus hukum. “Kami ikut memproses aduan dari Partai Gerindra, namun tuntutan mereka tidak dapat terkabul dan yang bersangkutan tetap dicoret,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat 11 dugaan pelanggaran pidana, dimana tujuh adalah laporan dan enam adalah temuan. Dari 11 kasus itu, tiga diantaranya telah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Donggala dan dinyatakn inkra atau berketetapan hukum.
“Yang pertama yakni kasus penggelembungan suara bagi caleg di Kecamatan Dolo Barat, dimana Ketua PPK Dolo Barat saat itu dinyatakan terbukti menggelembungkan suara dan divonis hukuman penjara empat bulan serta denda tiga juta rupiah. Kemudian kedua, Ketua PAC Demokrat Kecamatan Pipikoro yang dijerat hukuman percobaan dua bulan penjara serta denda satu juta rupiah. Hukuman yang sama juga divoniskan kepada pengurus PKB,” ungkapnya.

Agus pun mengaku Bawaslu Sigi memperoleh apresiasi dari Bawaslu Provinsi Sulteng karena mampu menangani serta membuktikan pelanggaran penggelembungan suara di Dolo Barat. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran, Bawaslu Sigi menjadi yang ketiga terbaik se Sulteng. (mg4/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.