Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Belum Dibayar, Warga Cabut Plang Aset Pemkot Palu

0 67

PALU EKSPRES, PALU – Pembebasan lahan sekitar Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu untuk rencana pembangunan pangkalan udara TNI Angkatan Udara (AU) hingga masih bermasalah. Sejumlah warga pemilik lahan mengaku belum mendapat ganti rugi atas rencana tersebut.

Utamanya lahan sebelah timur bandara yang masuk dalam wilayah Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan,Palu. Warga mengaku masih ada sekira 1,5hektar lebih lahan milik mereka yang belum mendapat ganti rugi.

Ditengah belum ada kejelasan soal pembayaran, Pemkot Palu malah telah memasang plang pengumuman dilahan warga untuk menegaskan lahan itu adalah aset daerah.

Pemasangan plang pengumuman inipun akhirnya mendapat respon pemilik lahan dengan mencabut plang tersebut, Senin 5 Agustus 2019.

Hasse, salahsatu pemilik lahan mengaku belum ada pembayaran ganti rugi yang ia terima. Namun anehnya Pemkot justru memasang pengumuman yang seolah olah telah terjadi pembayaran ganti rugi.

“Sama sekali belum ada kami menerima ganti rugi,”kata Hasse kepada wartawan.

Sementara ungkap Hasse, mereka telah mendapat informasi bahwa Pemkot Palu telah menganggarkan ganti rugi lahan tersebut dalam APBD. Terlebih lagi kata dia, sebagian warga telah mendapat ganti rugi. Khususnya pemilik lahan sebelah Utara bandara yang masuk wilayah Kelurahan Lasoani.

“27 September 2018, kami sudah bertemu Pemkot Palu dan jajaran TNI. Karena sudah ada ganti rugi untuk pemilik dari Lasoani sebesar Rp1,5milyar. Tapi untuk kami sampai saat ini belum ada,”kata Hasse.

Menurutnya, dia bersama keluarga yang masih menguasai lahan seluas 1,5hektar lebih, sebenarnya tidak lagi mempermasalahkan masalah harga ganti rugi. Karena itu telah melalui proses kesepakatan bersama. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan untuk itu.

“Makanya kami cabut. Karena belum ada pembayaran,”ujarnya.

Sementara Muller, warga lainnya meminta Pemkot Palu transparan soal pemasangan plang pengumuman aset daerah tersebut. Muller berasumsi, jika sudah ada pengumuman demikian, maka artinya telah ada anggaran untuk ganti rugi itu.

Sekiranya sebut Muller, jika Pemkot memang telah menganggarkan pembebasan lahan, maka Pemkot harus menindak lanjuti ganti rugi bagi warga lainnya.

“Tapi sampai sekarang kami belum menerima sepeserpun dana ganti rugi itu,”katanya.

Muller mengaku lahan yang mereka klaim itu adalah harta budel seluas kurang lebih 1,5hektar. Ia pun mengaku , seluruh keluarga tidak mempermasalahkan pernutukan lahan tersebut. Yang menjadi soal saat ini semata-mata hanya meminta pembayaran ganti rugi lahan.

“Patok ini sudah berdiri sejak seminggu lalu. Artinya sudah ada pembayaran. Tolong terbuka saja. Kalau sudah dianggarkan, ya segerala bayar,”tandasnya.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Fadel menjelaskan, terjadi mis komunikasi soal pemasangan plang tersebut. Seharusnya plang itu dipasang pada lahan lahan yang sebelumnya telah diganti rugi.

Ia mengaku, lahan yang dimaksud warga memang belum ada pembayaran ganti rugi. Akan tetapi, Badan Keuangan dan Aset Daerah salah menempatkan posisi pengumuman itu.

“Tidak ada koordinasi ke kami,”kata Fadel, yang dikonfirmasi kemudian di kantor Wali Kota Palu.Pihaknya sebut Fadel, seminggu yang lalu bahkan telah meminta badan keuangan untuk mencabut pengumuman itu.

“Karena memang lahan itu belum ada ganti rugi. Saya sudah minta itu dicabut,”katanya.

Fadel menjelaskan, ganti rugi lahan sejauh ini memang baru dianggarkan tahun 2018. Itupun nilainya hanya bisa mengcover ganti rugi sekitar 2 hektar lahan.

“Untuk 2019, belum ada penganggaran untuk itu. Karena APBD kita memang sangat terbatas,”ujarnya.

Sebaliknya, Fadel berharap, mengenai ganti rugi lahan itu, pihak TNI AU harusnya tidak tinggal diam. Minimal sama sama berusaha mencari solusi sumber biaya ganti rugi.

“Jangan hanya hanya dibebankan ke Pemkot Palu saja. Karena APBD sangat terbatas,”ujarnya.

Pihak TNI AU menurut dia sebenarnya bisa mengajukan proposal ke pemerintah provinsi bahkan ke tingkat pemerintah pusat untuk ganti rugi itu.
Dengan pwrtimbangan lokasi bandara Mutiara Sis Aljufri merupakan sentral jalur udara dari semua kabupaten dan lintas provinsi.

Apalagi ketika bencana terjadi, satu satunya akses penerbangan ke bandara Mutiara Sis Aljufri hanya bisa dilakukan pesawat Hercules.

“Setidaknya inikan bisa jadi alasan bagi TNI untuk mengajukan proposal bantuan ke pusat atau ke tingkat provinsi,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.