Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Tim BHP Makassar Sambangi Disdukcapil Palu dan PN Palu

0 94

Ketua Balai Harta Peninggala (BHP) Makassar, Sulawesi Selatan, Mulyadi Arfah bersama dua orang stafnya menyambangi Dinas Dukcapil Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019). Foto: istimewa

PALU EKSPRES, PALU – Tim Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Sulawesi Selatan, menyambangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kota Palu dan Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019).

Ketua Balai Harta Peninggala (BHP) Makassar, Sulawesi Selatan, Mulyadi Arfah bersama dua orang stafnya menyambangi Dinas Dukcapil Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019). Foto: istimewa

Tim BHP Makassar yang terdiri dari Kepala BHP Makassar Mulyadi Arfah dan dua orang stafnya , yakni Efraim Tana dan Anhar, diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Rosyida Thalib di ruang kerja Kadis Dukcapil.

Kedatangan Tim BHP Makassar tersebut disambut hangat oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Rosyida Thalib.

Dalam pertemuan tersebut terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama antara pihak BHP Makassar dengan Dinas Dukcapil Palu. Kerjasama dimaksud berupa pengiriman laporan data kematian by name by addres per semester ke BHP Makassar.

“Pihak Dinas Dukcapil Palu berharap agar diadakan perjanjian kerjasama (Mou) antara BHP Makassar dengan Pemda setempat dalam hal ini Dinas Dukcapil,” kata Rosyida Thalib.

Ketua Balai Harta Peninggala (BHP) Makassar, Sulawesi Selatan, Mulyadi Arfah bersama dua orang stafnya menyambangi PN Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/7/2019). Foto: istimewa

Usai menyambangi Dinas Dukcapil Kota Palu, Tim BHP Makassar
melanjutkan kordinasi dan konsultasi di Pengadilan Negeri (PN) Palu dan diterima oleh Panitera PN Palu, La Ode Mulawarman.

Hasil koordinasi dengan PN Palu disebutkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penetapan Pengadilan terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Untuk diketahui, BHP adalah suatu unit pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BHP membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, dan surat keterangan waris. Selain itu, BHP juga membidangi kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan harta tidak terurus. (fit/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.