Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Tetapkan Presiden Terpilih, Kantor KPU Dijaga 10.000 Personel Keamanan

0 346

PALU EKSPRES, JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (30/6/2019). Demi mengawal proses tersebut berjalan lancar, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pasukannya untuk menjaga keamanan kantor penyelenggara pemilu.

“Di KPU hampir 10 ribu personel yang kami siagakan di sana. Gabungan dari TNI-Polri dan pemprov,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Argo menuturkan, secara keseluruhan untuk pengamanan di Jakarta ada 47 ribu personel yang disiagakan. Mereka terbagi di sejumlah titik. Di antaranya, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu, KPU, hingga gedung DPR/MPR.

Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di sekitar gedung KPU belum diputuskan. Aparat masih meninjau kondisi di lapangan. Namun, jika dibutuhkan, rekayasa akan diterapkan.

Begitu pula dengan kemungkinan adanya aksi massa. Sampai hari ini, Sabtu (29/6/2019), Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan dari kelompok massa manapun yang akan menggelar aksi.

“Sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Insya Allah untuk kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar,” tambah Argo.

Meski begitu, Argo menegaskan polisi tidak melarang kelompok tertentu untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dengan catatan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan identitas massa yang menggelar aksi harus jelas. Mulai dari koordinator lapangannya, nomor yang bisa dihubungi, hingga identitas massa yang bersangkutan.

“Kalau misalnya ada sekelompok massa yang ingin kegitan penyampaian pendapat di muka umum, tentunya sesuai dengan undang-undang 1998, nanti akan kami komunikasikan dengan korlap,” terangnya.

Sementara itu, kepada pimpinan KPU, polisi telah menyiapkan pasukan pengamanan khusus apabila dibutuhkan. Terutama ketika ada ancaman datang. Hal ini untuk menghindari terjadinya aksi kriminalitas kepada pejabat publik.

“Semua pejabat negara yang misalnya merasa ada ancaman atau merasa khawatir, kami siap untuk melakukan pengamanan,” pungkas Argo.

(sab/jpc)

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.