Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

KPPU Selidiki Proses Kelambanan RIPH Bawang Putih

0 65

PALU EKSPRES, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik dasar argumen urgensi penunjukkan Bulog mengimpor bawang putih tanpa wajib tanam 5 persen dari kuota impor. Komisi tetap menyerukan, pemerintah membatalkan rencana impor itu. Komisi menyelidiki pula dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisi mencari tahu, apakah ada kesengajaan kelambanan proses, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan menunjuk Bulog. “Atau ada miss juga kenapa perencanaannya RIPH-nya jadi molor. Jadi kita masih pelajari hal itu, sebelumnya kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain “nakal” katanya Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Jumat (5/4/2019).

Ia mengungkapkan, pihaknya memang memantau penunjukkan impor oleh Bulog ini. Dan, terhadap kebijakan tersebut. pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dipanggil.

KPPU mengakui, keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sejatinya dapat dipahami, jika keadaan tersebut benar-benar darurat. Jika tidak, seharusnya impor tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain,” imbuh Guntur.

Sementara itu Ketua KPPU Kurnia Toha menegaskan, pihaknya tetap meminta kebijakan itu dibatalkan. Ia mengatakan, dalam prinsip persaingan usaha tidak boleh ada diskriminasi. “Dilihat dari prinsip persaingan usaha gak tepat, kan untuk swasta harus menanam, tapi ini untuk ini kan (Bulog) tidak perlu menanam. Ini kan diskriminasi,” katanya.

Diakui, KPPU tidak bisa memaksa pemerintah untuk tidak menjalankan kebijakan itu. Komisi hanya bisa memberi nasehat.”Kita gak bisa menghukum pemerintah kan, tapi pemerintah yang baik tentu harus adil,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan bawang putih tetap stabil di bulan Ramadan. Hal ini ditunjang andil dari importir yang mengeluarkan stok bawang putih ke pasar nasional sebelum melakukan realisasi impor.

“Insya Allah harga untuk bawang putih tidak masalah. Ini stok dari importir yang dapat impor. Jadi ada beberapa importir yang masih punya stok,” ucap Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Mohammad Ismail Wahab, Jumat (5/4/2019).

Disebutkannya, ada enam importir yang kini memasok bawang putih sebanyak 90 ribu ton untuk kebutuhan pasar dalam negeri selama April 2019. Kesemua ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih secara nasional yang sekitar 40 ribu ton dalam satu bulan.Jumat, Kementerian ini menggelar operasi bawang merah dan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Ditjen Hortikultura Junika Megawati mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan operasi pasar ini untuk masyarakat, dan mungkin juga untuk pedagang-pedagang eceran atau ritel yang akan menjual lagi ke komplek perumahan atau warung-warung. Operasi sama juga akan digelar di Surabaya pada tanggal 8-9 April 2019.

(jpc)

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.