Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Pengelolaan Obat dan BMHP Dinkes Parimo Mulai Tertata

0 91

PALU EKSPRES, PARIGI– Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Kepala Seksi Kefarmasian, Devi Artini Uga mengatakan, pengelolaan bidang farmasi tidak terlalu sulit bagi dirinya. Sebab, di Dinas kesehatan, bidang farmasi itu hanya sarana penunjang dan bukan program prioritas.

“Tapi, karena kita program penunjang sehingga kegiatan di dinkes itu semuanya kita support, dan kita tahu semua kegiatan memerlukan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP),” kata Devi kepada media ini di kantornya, Selasa 5 Maret 2019.

Menurut dia, hampir 60 persen kegiatan di Puskesmas itu modalnya adalah obat dan BMHP. Sehingga, memang dibutuhkan bidang kefarmasian itu harus dikelola dengan baik.

Ia mengakui, di tahun 2013 silam, Dinas Kesehatan Parimo pernah ada temuan oleh pihak Badan pemeriksaan keuangan (BPK). Temuannya saat itu sebanyak Rp3 Miliar.

“Dan itu sempat membuat bupati kaget, kenapa ada temuan sebanyak itu, ternyata begitu dicek bukan karena penyalahgunaan anggaran tetapi stok obat yang tersedia di Puskesmas dan stok yang ada di gudang kita itu, tidak termanejemen dengan baik,” ungkapnya.

Padahal lanjut dia, stok obatnya ada dan masyarakat juga terlayani dengan baik.
“Nah itu yang coba kita perbaiki dari tahun 2013. Alhamdulillah, 2 tahun ini kita sudah mulai bagus,” kata Devi.

Untuk logistik, menajemen dan dokumentasi lanjut dia, sudah mulai membaik. Itu terlihat dari laporan opname, antara ketersediaan aset dengan pihaknya, itu selisihnya tidak begitu berarti yakni, di bawah 2 persen.

“Makanya kita kembali lagi di Permenkes 75 tahun 2017 tentang pengelolaan obat dan BMHP di apotek dan rumah sakit itu, ada dua sebenarnya pekerjaan kefarmasian, pengelolaan obat dan BMHP, dan pelayanan kefarmasian,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk pengolaan obat dan BMHP tersebut, saat ini sudah mulai membaik, karena telah ditunjang oleh beberapa software yang ada baik. Itu dari kementerian maupun dari pihak Provinsi. Sehingga, pihaknya tidak lagi mengalami permasalahan berarti dalam pengelolaan obat dan BMHP.

(asw/palu ekspres)

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.