Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Masih Ada 50 Hektar Lahan Kosong di Balaroa, Longki: Akan Segera Dikonsultasikan

0 131

PALU EKSPRES, PALU– Salahsatu lokasi yang ditetapkan sebagai rencana pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Kota Palu adalah Kelurahan Duyu Kecamatan Palu Barat. Lokasi ini telah ditetapkan Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan usulan Wali Kota Palu.

Rencananya, korban likuefaksi di Kelurahan Balaroa juga akan direlokasi ke Huntap yang akan dibangun ditempat itu. Namun sayang, rencana ini ditolak warga Kelurahan Balaroa. Penolakan itu disuarakan dalam unjuk rasa, Senin 14 Januari 2019.

Wakil Ketua DPRD Palu, Erfandi yang juga menjadi korban likuefaksi di Kelurahan Balaroa menjelaskan, warga pada umumnya menolak lantaran kawatir terjadi gesekan dengan warga di Kelurahan Duyu yang juga akan direlokasi di tempat yang sama.

Menurut Erfandi, pihaknya melalui Forum Warga Korban Likuefaksi Balaroa sebelumnya telah mengusulkan kepada Pemkot Palu agar lokasi pembangunan Huntap untuk warga Balaroa sebaiknya mengambil tempat di Kelurahan Balaroa.

Sebab, masih terdapat kurang lebih 50hektar lahan kosong di Kelurahan Balaroa yang bisa digunakan untuk pembangunan Huntap. Bahkan kata dia, DPRD Palu telah mengeluarkan rekomendasi atas usulan tersebut. Namun sayang usulan itu tidak mendapat respon. Sebaliknya Pemkot justru mengusulkan lahan untuk Huntap adalah lahan eks hak guna bangunan (HGB) di Kelurahan Duyu.

“Ini salahsatu penyebab kenapa warga menolak. Karena usulan ini tidak dimasukkan dalam rencana induk pemerintah,”jelas Erfandi, Selasa 15 Januari 2019.

Erfandi menjelaskan, lahan kosong itu memang masih dikuasi sejumlah warga. Karena itu, sebagai konsekuensinya, pemerintah memang harus melakukan ganti rugi. Sekaitan ini, pihaknya merasa pemerintah wajib mendengarnya aspirasi warga.

“Ya kalau memang harus ganti rugi, kenapa tidak. Sebagai bentuk perhatian negara kepada korban bencana. Bukan langsung mengambil pilihan memakai lahan HGB,”pungkasnya.

Seandainya saja Pemkot Palu lanjut Erfandi, merespon usulan itu dengan cara dijadikan sebagai usulan kepada pemerintah pusat, maka kemungkinan ada alternatif bagi pemerintah pusat untuk memutuskan kebijakan yang sejalan dengan keinginan warga Balaroa.

“Masalahnya ini tidak diajukan Pemkot Palu,”pungkasnya.

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, dalam sambutan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Rabu 16 Januari 2019 di Kantor Gubenur Sulteng, sempat menyinggung keinginan warga Balaroa yang tidak ingin direlokasi selain dari wilayah Balaroa.

Menurut Longki, keinginan itu juga disuarakan oleh forum warga korban Likuefaksi Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan.

Longki mengatakan usulan itu rencananya akan dikonsultasikan lebih jauh ke pemerintah pusat.

“Ada usulan dari Balaroa dan Petobo. Ini akan kami konsultasi kan apakah lahan yang diusulkan itu aman dari potensi bencana,”jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya telah menetapkan lokasi pembangunan Huntap di wilayah Kota Palu sebagai temlaty pengungsi nantinya.

“Yag belum ada usulan itu Kabupaten Dnggala. Sementara Sigi ada tambahan usulan,”demikian Longki.

Untuk diketahui lokasi Huntap diKota Palu ditetapkan seluas 560.93hektar. Terletak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga seluas 79.3hektar. Kelurahan Tondo dan Talise Kecamatan Mantikulore seluas 841.65hektar.
Kemudian Kabupaten Sigi Seluas 362hektar yang terletak di Desa Pombewe seluas 201.12hektar dan Desa Oloboju seluas 160.88hektar.

Selanjutnya Gubernur juga telah menyampaikan kepada Presiden serta Kementerian /lembaga. Lalu bermohon untuk dapat segera dilakukan langkah langkah yang cepat dan strategis didalam percepatan pembangunan Huntap. Diharapkan bulan maret 2019 sudah mulai dilakukan proses pembangunan Huntap.

SK Gubernur yang dimaksud adalah SK Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018, Tanggal 28 Desember 2018. SK ini menyangkut penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana. Dari SK itu nantinya akan menjadi lokasi pembangunan Huntap bagi korban bencana.

Penetapan lokasi relokasi dan pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana dilaksanakan Gubernur melalui proses usulan surat Permohonan Bupati Sigi Nomor , 100/8367/adpum/setda, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Peromohonan Pemanfaatan Eks Lokasi HGB di Wilayah Sulteng.

Demikian juga usulan surat Walikota Palu Nomor, 650/2291/DPRP/2018, tanggal 02 November 2018, tetang percepatan pembangunan Huntap.

Gubernur selanjutnya meneruskan usulan itu kepada Presiden, Bappenas dan Kementerian / lembaga teknis untuk dapat menyetujui permohonan tersebut sebagai lokasi Huntap.

Berdasarkan surat Gubernur tersebut BPPENAS dan BMKG, Kementrian ESDM (Badan Geologi), Kementrian PUPR, BNPB serta Kementrian BPN/ATR diminta agar lokasi tersebut dapat dilakukan penelitian dan pengkajian teknis bebas dari dampak Bencana Gempa (bebas jalur cesar Palukoro), tsunami dan Likuefaksi atau berada pada Zona Aman.

BAPPENAS RI sesuai dengan surat nomor B.579/M.PPN/D.2/HM.01.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal penyampaian peta lokasi dalam rangka penertiban penetapan lokasi untuk relokasi penetapan Huntap.

Selanjutnya lembaga/kementerian teknis melakukan penelitian dan pengkajian serta hasilnya disampaikan secara resmi kepada Wakil Presiden dan Gubernur Sulteng bahwa Lokasi yang diusulkan Bupati Sigi yang terletak didesa Pombewe dan Oloboju demikian juga Walikota Palu Lokasinya berada di Kelurahan Duyu, Kelurahan Tondo dan Talise berada pada zona Aman dari Bencana Gempa, tsunami dan Likuefaksi.

Kemudian para pejabat Kementrian/Lembaga Teknis tersebut diatas melakukan penandatangan bersama Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya yang di tandatangani juga oleh Gubernur Sulteng , Ketua DPRD sulteng , Bupati Sigi, Bupati Donggala serta Walikota Palu.

(mdi/palu ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.