Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Pemprov Klaim Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Sulteng Sangat Baik

0 120

PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Provinsi Sulteng mengklaim pertumbuhan ekonomi di daerah ini sangat baik.

Triwulan I tahun 2018 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 6,62 %. 

Dalam rilis yang diterima Palu Ekspres dari Humas Pemprov Sulteng menyebutkan pencapaian ini juga tak lepas dari peningkatan investasi baik secara nasional dan internasional yang sangat tinggi, yang menembus nilai $ 1.085.506.372. 

Sedang di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. 

Meskipun tak dipungkiri nilainya menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2017 mencapai 7,14 % . Lalu tahun 2016 juga sangat tinggi yaitu sebesar 9,98 %.

Namun pertumbuhan 2 tahun terakhir itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar 5,07 %.

Disamping itu, PDRB Sulawesi Tengah tiap tahunnya juga mengalami kenaikan, yang mana tahun 2016 sebesar Rp41,14 juta meningkat di tahun 2017 menjadi Rp45,26 juta.

Kinerja keuangan Pemprov Sulteng dalam lima tahun terakhir dapat terealisasi rata-rata 94 %, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2013 dari PAGU Rp. 2.270.586.715.082 dapat terealisasi Rp. 2.152.987.516.631, atau 94.96%

2. Tahun 2014 dari PAGU Rp. 2.547.105.900.088 dapat terealisasi Rp. 2.444.292.816.727, atau 95.96%

3. Tahun 2015 dari PAGU Rp. 3.127.525.078.108 dapat terealisasi Rp. 2.953.280.683.116 atau 94,43%

4. Tahun 2016 dari PAGU Rp. 3.353.717.029.665 dapat terealisasi Rp. 3.182.613.585.787, 94,90%.

5. Tahun 2017 dari PAGU Rp. 3.715.599.923.361 dapat terealisasi Rp. 3.447.193.528.554, atau 92.70%

Menurut ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 137 bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan mendanai kegiatan lanjutan dan bukan dikembalikan ke kas Negara.

Kinerja keuangan Pemprov Sulteng berdasarkan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa LKPD Pemprov Sulteng Tengah selama 5 tahun berturut-turut atas hasil audit BPK-RI mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara realisasi keuangan Pemprov Sulteng tahun 2018 mengalami penurunan dari target yang direncanakan yaitu 97%. Jika diproyeksikan target hanya dapat mencapai 90,74 – 92 % atau dari PAGU sebesar Rp. 3.966.473.283.398 proyeksi realisasi hanya menyentuh Rp. 3.626.276.846.312. 

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi 28 September 2018 turut berkontribusi tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah terprogram.

Ditambah lagi ada beberapa kegiatan yang harus diluncurkan tahun 2019 khususnya yang didanai dari DAK tahun 2018 yang mana hal ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-702/PK/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang tanggapan atas laporan Kegiatan DAK fisik terdampak bencana di Sulteng.

Instansi Vertikal memiliki peran sangat penting untuk menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung dilaksanakan kementerian dan lembaga di daerah.

Tetapi beberapa tahun realisasi pakaian keuangan instansi vertikal (Kementerian/Lembaga) di Sulteng sangat lemah. 

Seperti pada tahun tahun 2018, terdapat anggaran sebesar 1,44 Triliun Rupiah yang dikembalikan ke Kas Negara.

Ini sangat disayangkan Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah,  serapan dana APBN melalui instansi vertikal di daerah yang serapannya rendah dan hal tersebut merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga.

Gubernur hanya sebagai koordinator dan monitoring kegiatan dan meminta kiranya kepala Instansi Vertikal di Sulawesi Tengah dapat menjalankan dengan baik program dan kegiatan yang sudah diprogramkan sehingga serapan anggaran yang ditetapkan dapat lebih maksimal dan manfaatnya sangat besar untuk ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah.

Sesuai ketentuan PP No. 39 Tahun 2006, Pasal 18 ditegaskan bahwa instansi vertikal wajib memberikan tembusan laporan realisasi keuangan kepada kepala daerah melalui Bappeda tetapi sifatnya hanya sebagai koordinator dan monitoring kegiatan sesuai PP 39 Tahun 2006, pasal 2 karena Gubernur hanya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Propinsi.

Bercermin dari data pertumbuhan ekonomi dan realisasi keuangan pemda di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan serta pembangunan Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola berjalan sangat baik dan Akuntabel.

(humas Pemprov Sulteng/Palu Ekspres) 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.