Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Warga Petobo Tolak Direlokasi, Karo Humas Bantah Jika Dikaitkan Lemahnya Kinerja Pemprov

0 83

PALU EKSPRES, PALU– Penolakan warga Petobo untuk direlokasi lokasi yang disiapkan pemerintah dituding sebagai bukti lemahnya kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng. Tudingan tersebut bagi Pemerintah Provinsi Sulteng dianggap keliru.

Melalui Kepala Biro Humas dan protokol setda provinsi Sulawesi Tengah Drs. Moh. Haris, Senin 7 Januari 2019 menjelaskan, sangat keliru jika penolakan warga direlokasi ke lokasi yang disiapkan pemerintah, ujung-ujungnya dikaitkan karena lemahnya kinerja Pemprov.

Perlu dipahami kata Haris, lokasi relokasi pasca bencana di Sulteng merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi selanjutnya memfasilitasi usulan tersebut ke perintah pusat, dalam hal ini Kementerian/lembaga teknis. Di antaranya, Kementerian BAPENAS, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM (badan geologi), Kementerian PUPR, BNPB dan BMKG. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian melakukan penelitian dan kajian teknis.

“Ini kKarena Pemprov ingin memastikan warga yang terdampak langsung bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami benar-benar ditempatkan di lokasi yang aman dan bebas dari gempa bumi (cesar palu koro ), likuifaksi dan tsunami,” ujarnya.

Pemprov dalam posisi ini katanya, justru memperkuat usulan pemerintah Kabupaten/kota dengan mendorong kementerian/lembaga teknis untuk dilakukan penelitian dan kajian teknis terhadap lokasi relokasi tersebut.

Mestinya pemerintah Kabupaten/kota turun langsung mensosialisasikan dengan melibatkan stakeholder tentang lokasi relokasi yang mereka usulkan kepada warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat memahami maksud baik pemerintah menempatkan mereka di lokasi yang baru dan aman dari bencana.

Kalaupun kemudian ada sebagian warga yang menolak direlokasi, menurut Haris, itu hal yang wajar. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan publikasi yang intens kepada masyarakat. Karena semua yang tertuang dalam penetapan lokasi relokasi bukan berasal dari Pemprov, melainkan dari pemerintah Kabupaten/kota itu sendiri.

Sementara untuk warga Petobo menurut Haris, terjadi miskomunikasi. Wilayah Petobo jelasnya sudah dalam usulan walikota. Dan, Gubernur sudah menindaklanjuti usulan tersebut ke Bappenas dan kementerian/lembaga teknis terkait. Hanya saja hasil penelitan dan kajian teknis belum ada dari Bappenas dan Kementerian teknis terkait, sehingga belum dapat mencantumkan wilayah Petobo menjadi salah satu lokasi relokasi untuk pembangunan Huntap. “Namun bila hasil penelitian dan kajian teknis memenuhi syarat, sama dengan wilayah lain maka Gubernur akan segera meng-SK kan wilayah tersebut,” ujarnya.

(humas pemprov Sulteng)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.