Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

PPID Pemprov Sulteng Evaluasi Kinerja PPID 

0 202
PALU EKSPRES, PALU – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Pemprov  Sulteng Pagi tadi menggelar rapat evaluasi PPID di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (27/12/18).
Kabag Humas, Penerangan & Publikasi Biro Humas & Protokol Pemrov Sulteng, Adiman,SH selaku Ketua Panitia mengatakan, tujuan dilaksanakan Evaluasi PPID dan PPIDP Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah  untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan Informasi di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 
“Ini menjadi tanggung jawab PPID dan PPIDP dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi setiap OPD dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik,” ujar Adiman di hadapan peserta evaluasi. Sehingga kata dia, dapat dicarikan solusi yang terhadap setiap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses Pelayanan Informasi Publik. 
Asisten Pemerintahan Umum & Organisasi Pemprov Sulteng Mulyono,SE,Ak.MM mewakili Gubernur Sulteng Drs.H.Longki Djanggola.M.Si mengatakan;  proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menyadarkan kita akan betapa pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap segmen penyelenggaraan pelayanan publik.
Menyikapi hal itu maka pemerintah telah menerbitkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) 
 
Harapannya adanya undang-undang ini dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap optimalisasi pembangunan, khususnya dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan mulai dari pusat sampai ke daerah, tanpa terkecuali di Sulawesi Tengah. 
“Undang-undang KIP tersebut memberi garansi kepastian bahwa setiap warga negara bisa memperoleh informasi-informasi mengenai kebijakan publik baik yang sudah, sedang maupun yang akan dijalankan oleh badan-badan publik secara mudah, cepat dan transparan, tanpa sedikitpun dikenai biaya alias gratis dalam mengaksesnya,”  Jelas Mulyono mengutip Gubernur Longki Djanggola.
 
Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah menjalankan peraturan Mendagri nomor 3 tahun 2017 untuk membentuk PPID  di tingkat kabupaten/kota.

Gubernur berharap penyampaian informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjembatani dan tersosialisasi dengan baik melalui PPID sebagai ujung tombak penyebar luasan data informasi, sekaligus turut andil dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil korsup KPK.
 
Saat mengawali Focus Diskusi Rapat Evaluasi, Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov Sulteng Drs.Moh.Haris mengatakan PPID maupun PPIDP merupakan tugas tambahan dimana PPID utama melekat Di bagian Kehumasan dan dibantu oleh PPID Pembantu yang ada di OPD.
 
Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Permendagri 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian Dalam  Negeri dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan atau kehumasan.
 
Selanjutnya Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov Sulteng berharap kepada PPID pembantu sekiranya dapat bekerjasama ataupun  bersinergi dengan PPID Utama demi terwujudnya PPID yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan asistensi kepada operator PPID pelaksana, agar nantinya Sumber daya PPID siap memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat akan informasi.
 
Pada rapat tersebut, beberapa PPID dari Dinas mengemukakan kendala yang mereka hadapi selama ini. Salah satunya, satu operator merangkap dua sampai tiga kegiatan. 
 
Untuk itu, mereka berharap PPID Utama ke depan dapat membantu memecahkan masalah tersebut.

Pada akhir rapat dirumuskan beberapa poin penting antara lain memaksimalkan peran PPID di setiap OPD, monitoring website PPID seperti update berita terakhir dari masing-masing OPD dan update konten serta menyusun informasi yang dikecualikan di OPD masing-masing misalnya nota dinas, draft surat yang belum disahkan, data pribadi PNS, dan lain-lain.
 
Rapat Evaluasi ini diikuti 100 orang peserta yang terdiri  dari PPIDP masing- masing OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
 
(Biro Humas dan protokol Sulteng / Palu Ekspres) 
 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.