Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Fraksi PKS Suport Penertiban ‘Tondo Kiri’

0 140

PALU EKSPRES, PALU– Penertiban aktivitas rumah bordil di Kelurahan Tondo yang dilakukan jajaran Polresta Palu mendapat support dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Kota (Dekot) Palu.

Langkah preventif polisi ini dinilai tepat mengingat desakan itu telah lama berhembus di kalangan masyarakat. Terlebih paska bencana yang mendera Kota Palu dan sekitarnya.

Rusman Ramli, dari Fraksi PKS Dekot Palu menyatakan, inisatif itu merupakan langkah nyata mewujudkan visi misi Pemkot Palu. Kota jerawat dan berbudaya dilandasi iman dan taqwa. “Karenanya semua lembaga, pemerintah maupun masyarakat sepatutnya mendukung penertiban itu,”kata Rusman kepada wartawan.

Upaya itu pun menurut dia sejalan dengan surat edaran Wali Kota Palu yang mengimbau masyarakat menghentikan segala aktifitas saat azan berkumandang sekaligus melakukan salat berjamaah.
“Ini sebenarnya langkah maju untuk menjadikan Palu sebagai kota yang beriman dan bertaqwa,”sebutnya.

Selain Rusman, Sucipto S Rumu yang juga dari Fraksi PKS menyatakan dukungannya. Tindakan aparat dalam mengentikan semua kegiatan yang berbau prostitusi patut diberikan apresiasi yang baik.
Selain mendukung perwujudan visi misi Pemkot Palu, aktivitas demikian memang tidak dibenarkan dari aspek agama. Begitupun jika ditilik dari faktor kesehatan. “Selaku wakil rakyat. Sangat mendukung tindakan Polresta Palu untuk menghentikan kegiatan prostitusi di Tondo Kiri,”tekannya.

Sucipto meyakini, masyarakat Palu yang pluralis dan beragama serta menjunjung tinggi nilai agama, adat dan budaya timur, memilik sudut pandang yang sama terhadap langkah pihak kepolisian tersebut. “Saya yakin masyarakat resah dengan adanya aktivitas tersebut,”ujarnya. Terlebih menurut Sucipto, Kota Palu dikenal sebagai pusat organisasi islam terbesar di Pulau Sulawesi. Yakni Alkhairaat. Untuk itu Sucipto juga menyatakan harapan, pihak kepolisian harus melaksanakan upaya penertiban itu dengan tegas. “Apalagi tempat itu memang tidak memiliki izin dari pemerintah. Artinya segala kegiatan disana terjadi secara ilegal,”pungkasnya.

(mdi/palu ekspres).

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.