Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Ini Lokasi yang Akan dibangun Hunian Tetap Korban Gempa Sulteng

0 64
PALU EKSPRES, JAKARTA – Pemerintah pusat dan Pemprov Sulteng  segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang pada bencana gempa likuifaksi dan tsunami di Palu Sigi dan Donggala pada 28 September 2018.
 
 Luas lokasi yang dibutuhkan untuk relokasi seluas 1000 ha s/d 1500 ha dengan perhitungan untuk pembangunan Rumah hunian tetap sebanyak 16000 KK.
 
Rencana ini disepakati pada rapat internal terbatas terkait percepatan pemulihan dampak gempa, tsunami dan likuifaksi. Rapat dipimpin langsung 
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla  bertempat Istana Wakil Presiden , (5/11/ 2018).
Hadir pada rapat tersebut Menko Polhukam, Kepala BPN RI, Bappenas, Kementerian PUPR, Gubernur sulteng, Ketua DPRD sulteng, Walikota palu dan Ketua DPRD kota palu .

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Sulteng Moh. Haris kariming,  rencana relokasi untuk pembangunan hunian tetap ( Huntap ) akan dimulai Januari 2019 demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Gubernur katanya menyampaikan bahwa lokasi relokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan walikota palu ada pada dua lokasi  Talise Tondo seluas +- 560 ha dan petobo +- 100 ha. Demikian juga Bupati Sigi sesuai SK nya di tempatkan di Pombewe seluas +-362 ha.

 
Selanjutnya Longki Djanggola menjelaskan bahwa untuk pemulihan dalam pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat sebanyak 68.000.  Rusak sedang tetapi masih bisa dibangun pada lokasi tanahnya,  70.000 Rumah.
 
Untuk hal tersebut Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana Stimulan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat .
Pada Kesempatan itu juga Wapres meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sepadan pantai untuk menghindari tsunami contohnya Aceh yang menetapkan 1 KM sepadan pantai. Bappenas menyetujui menetapan Lokasi Relokasi sesuai SK Walikota dan Bupati Sigi dan prosesnya Berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
 
 Demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi agar dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan yang tidak dapat dibangun. 
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola juga berterimakasih kepada pemerintah pusat atas  langkah kongkrit percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likufaksi di Sulawesi Tengah.
 
(aaa/humas Sulteng/ palu ekspres)
 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.