Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Jangkau Daerah Terpencil, Fasilitas UNBK Dipakai untuk Seleksi CPNS

0 426

PALU EKSPRES, JAKARTA – Pemerintah bekerja keras menyukseskan
rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Sebagai pelaksana,
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadopsi jaringan ujian nasional
berbasis komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud).
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, angka penerimaan CPNS
tahun ini adalah yang terbesar daripada sebelumnya. Oleh karena itu,
berbagai persiapan dimatangkan, termasuk fasilitas UNBK yang telah
mampu menjangkau seluruh daerah hingga level kabupaten.

“BKN punya sistem, tapi tentu tidak bisa menjangkau seluruh daerah.
Kemendikbud memiliki fasilitas. Walaupun itu tidak didesain untuk
penerimaan CPNS, tapi bisa digunakan itu adalah fasilitas ujian
nasional berbasis komputer (UNBK). Tiap kabupaten ada,” ujarnya di
gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Pasalnya, seperti yang diketahui, proses seleksi akan menggunakan
sistem Computer Assisted Test (CAT) baik untuk pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Kami berkolaborasi untuk membangun sistem itu. Sehingga sekarang ini
tes bisa dilakukan masing-masing kabupaten. Jadi infrastrukturnya
sekarang sudah ada, tinggal eksekusinya,” kata Bima.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menjelaskan, dua jaringan yang
dimiliki BKN dan Kemendikbud akan saling mengisi kekurangan sistem
yang dimiliki Kemen-PANRB. Tentunya, hal tersebut dapat membantu
meringankan masalah biaya baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

“Disokong oleh jaringan yang ada di Kemendikbud supaya untuk
memberikan keringanan kepada masyarakat yang akan ikut tes. Kalau
sebarannya luas, banyak jumlahnya, itu juga akan meringankan
masyarakat dari masalah biayanya,” terang dia pada kesempatan sama.

Selanjutnya, Kepolisian juga dilibatkan dalam hal pengamanan fisik
dan siber. Dia menegaskan, kolaborasi yang dilakukan berbagai
kementerian/lembaga tersebut merupakan wujud komitmen untuk
kepentingan negara dan masyarakat.

“Kenapa kehadiran semua unsur itu, karena yang menyelenggarakan
negara, karena kepentingannya untuk negara dan masyarakat,” pungkas
Syafruddin.

(yes/JPC)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.