Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Curhat Penyuluh Agama ke Menteri, Persoalan PNS Hingga Diklat Profesi

0 170

PALU EKSPRES, PALU – Dalam kunjungannya ke Kota Palu, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin berkesempatan bertatap muka dengan ratusan penyuluh agama se-Provinsi Sulawesi Tengah, di salah satu hotel di Palu, Selasa 18 September 2018.

Dalam pertemuan bertajuk Sapa Penyuluh bersama Menteri Agama tersebut, selain memberikan arahan dan bimbingan, Lukman Hakim turut mendengar beberapa tanggapan dari para penyuluh. Hal ini dimanfaatkan beberapa penyuluh agama, untuk menyampaikan curhatan dan permohonannya kepada Menteri.

Salah seorang di antaranya adalah Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Lintas Agama Kota Palu, Zulfiah, yang mempertanyakan kuota penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), yang didominasi oleh guru yakni sekitar 12.000 kuota, sedangkan untuk penyuluh hanya 60 secara nasional.

“Saya merasa ini sangat tidak berimbang,” kata Zulfiah.

Olehnya, ia meminta agar kuota CPNS untuk penyuluh agama dapat ditambah, terutama bagi para penyuluh yang saat ini berstatus non-PNS. Karena menurutnya, tugas seorang penyuluh agama sama beratnya dengan tugas guru, yakni memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

“Kasus-kasus moral di masyarakat sangat membutuhkan penyuluh. Untuk mencegah orang agar tidak membakar rumah, itu tidak cukup hanya dengan pendidikan di sekolah, perlu untuk pendidikan lebih lanjut di masyarakat. Apalagi sebagai penyuluh, kita juga bertugas sebagai guru bagi masyarakat yang sangat luas tugas kita,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang Penyuluh Agama Hindu, I Wayan Sudiana menambahkan, tugas penyuluh agama saat ini semakin berat seiring dengan tantangan di tengah-tengah masyarakat yang semakin besar. Olehnya, menurut Wayan para penyuluh membutuhkan pendidikan dan pelatihan profesional yang lebih baik dan maksimal.

Hal ini kata Wayan sangat penting, untuk mendukung peningkatan kompetensi penyuluh agama, agar semakin baik dalam mengawal kehidupan keagamaan masyarakat.

“Selama ini penyuluh sangat kurang diadakan diklat-diklat maupun pelatihan-pelatihan profesi. Kalau kita bertugas di lapangan tidak profesional, jelas tidak akan maksimal hasilnya,” ujar Wayan.

Ia membandingkan dengan para guru yang setiap saat mengikuti pelatihan profesi guru, kemudian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta adanya Kelompok Kerja Guru (KKG) yang semuanya didukung dengan pendanaan.

“Ini mohon diperhatikan, tentang profesionalitas penyuluh sehingga bisa bekerja dengan baik. Tantangan kita di penyuluh salah satunya adalah menjaga kerukunan lintas agama,” tandas Wayan.

Menanggapi pernyataan para penyuluh tersebut, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan bahwa untuk menambah kuota PNS merupakan persoalan yang cukup kompleks, karena kebijakan utama terkait hal tersebut ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Bappenas.

“Kalau hanya ditanyakan kepada kami, semua pejabat di Kemenag pasti ingin menambah PNS-nya karena kenyataannya kita kurang. Yang kurang itu tidak hanya guru tapi hampir semua, penyuluh, penghulu, pembimas, belum lagi yang fungsional dan seterusnya. Hanya persoalannya ini ada di Kemen-PAN-RB dan Bappenas yang punya tanggung jawab terkait pengadaan ASN. Artinya bahwa terkait hal ini bukan sepenuhnya menjadi kewenangan kami, ada yang lebih menentukan,” jelasnya.

Namun demikian, Lukman Hakim mengaku pihak Kementerian Agama juga akan mengupayakan agar hal tersebut dapat tercapai. Ia menuturkan, kebutuhan guru saat ini juga sangat penting, terkait pembinaan dan penanaman nilai-nilai agama bagi para peserta didik di sekolah-sekolah.

Kebutuhan guru yang saat ini menjadi prioritas, lanjutnya, bukan semata kebijakan dari Kementerian Agama, melainkan merupakan hasil kajian yang cukup lama dari banyak stakeholder, pemangku kepentingan, para ahli serta kalangan lainnya.

“Memang untuk tahapan sekarang kita memerlukan guru. Bukan berarti saya ingin mengatakan guru lebih penting dari penyuluh. Kammi membuat kebijakan tidak sendiri, kami mendengar banyak pertimbangan. Itulah mengapa saat ini prioritasnya ada di guru, karena memang kekurangannya luar biasa. Bukan berarti penyuluh tidak kekurangan, tapi kami harus memberikan skala, mohon ini bisa dimaklumi,” jelasnya lagi.

Terkait peningkatan kompetensi dan profesionalitas penyuluh, Lukman menyebutkan ada program-program diklat, melalui Balitbang Diklat Kementerian Agama. Di masing-masing balai diklat tersebut terdapat program-program termasuk bagi para penyuluh agama non-PNS.

Ia juga mengaku terus berupaya memperjuangkan bagaimana kesejahteraan para penyuluh agama semakin membaik. Selain itu, mendorong para penyuluh agama untuk bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan, agar dapat bersinergi di lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada program-program yang bisa difasilitasi, tidak hanya Kanwil tapi juga Bimas Bimas yang ada di pusat, agar wawasan keterampilan kemampuan para penyuluh agama kita semakin meningkat semakin luas dan semakin mendalam,” tandas Lukman Hakim.

(abr/Palu Ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.