Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Kisruh Dana Bos di Parimo, Ini Langkah Disdikbud 

0 243

PALU EKSPRES, PARIMO – Mencuatnya dugaan pelanggaran pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) SDN Baliara, Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo akhirnnya membentuk tim investigas bekerjasama dengan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan di sekolah tersebut.

“Saya sudah bentuk tim baik dari disdikbud dan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran pengelolaan dana Bos yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah,” sebut Kadisdikbud Parimo Adrudin Nur, S.Pd, M.Si kepada Palu Ekspres, Rabu (18/7/22018), di Parigi.

Dijelaskannya, pembentukan tim investigasi tersebut untuk memastikan apakah pengelolaan dana Bos sudah sesuai dengan aturan atau menyimpang dari aturan yang ada. Namun yang jelasnya, pihaknya tidak serta merta akan menjastifikasi bahwa kepala sekolah itu bersalah karena melakukan pelanggaran karena itu harus perlu pengkajian dan investigasi.

Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian Disdikbud karena banyaknya laporan yang masuk ke pihaknya, pasca penyegelan yang dilakukan oleh guru bersama dengan orang tua wali murid di hari pertama sekolah. Ini kemudian menjadi tanda tanya oleh pihaknya. Bahkan katanya, ketua komite sekolah tidak lagi dilibatkan dalam penyusunan RKAS, yang seharusnya menjadi mitra sekolah. Malah dikesampingkan oleh oknum kepsek.

“Harusnya sekolah dalam hal ini kepsek melibatkan komite, karena mereka merupakan mitra. Serta dana bos itu harus ada pemberitahuan terkait penggunaannya melalui papan informasi yang dipampang di sekolah, tapi itu tidak dilaksanakan,” keluhnya.

Ia menegaskan, tidak hanya sekolah SDN Baliara saja yang dibentuk tim investigasi, namun seluruh sekolah baik SD maupun SMP apabila terjadi dugaan pelanggaran dana Bos. Ini bertujuan agar pengunaannya sesuai dengan ketentuan berdasarkan pentunjuk teknis.

“Hal ini saya lakukan untuk semua sekolah tidak hanya SDN Baliara, untuk menjadi perhatian bagi kepsek agar melaksanakan tugas harus sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Ditambahkanya, terkait persoalan ini, Ia telah melakukan pertemuan bersama Sekdis dan Kabid SD, serta UPTD Kecamatan Parigi Barat.

Sehingga, saat ini Kepsek SDN Baliara telah dinonaktifkan.

“Untuk sementara yang menjadi pelaksana tugas adalah UPTD kecamatan Parigi Barat, karena masyarakat dan guru tidak lagi menerima kehadiran yang bersangkutan.”pungkasnya.

(asw/palu ekspres)

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.