Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Sejumlah SMP Negeri di Kota Palu Kekurangan Siswa Baru

0 27

PALU EKSPRES, PALU– Sejumlah SMP Negeri di Kota Palu mengalami kekurangan siswa baru, pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu mencatat, dari 23 jumlah SMP Negeri di Kota Palu sebanyak 14 sekolah masih mengalami kekurangan siswa baru, sesuai daya tampung masing-masing sekolah. Padahal, PPDB jenjang SMP di Kota Palu sudah memasuki tahap pengumuman pada 5 Juli 2018.
Sesuai data dari Disdikbud Kota Palu, per Jumat 6 Juli 2018, total daya tampung siswa baru yang tersedia di 23 SMP Negeri di Kota Palu adalah 4.960 orang. Dari jumlah tersebut, masih ada sisa daya tampung yang belum terpenuhi sebanyak 713 siswa dari 14 sekolah. Jumlah kekurangan siswa baru terbanyak dialami oleh SMPN 15 yakni 161 orang dari daya tampung 352 orang, diikuti SMPN 14 sebanyak 160 orang dari daya tampung 320 orang.
Sekolah lainnya yang mengalami kekurangan siswa baru, yakni SMPN 4 (kekurangan 28 orang dari daya tampung 352 orang), SMPN 5 (kurang 7 orang dari daya tampung 192 orang), SMPN 6 (kurang 92 orang dari daya tampung 288 orang), SMPN 7 (kurang 22 orang dari daya tampung 224 orang), dan SMPN 10 (kurang 24 orang dari daya tampung 256 orang).
Selain itu, SMPN 11 (kurang 27 orang dari daya tampung 128 orang), SMPN 17 (kurang 4 orang dari daya tampung 192 orang), SMPN 19 (kurang 46 orang dari daya tampung 160 orang) di SMPN 20 (kurang 19 dari daya tampung 192 orang), dan SMPN 21 (kurang 94 dari daya tampung 160 orang), dan SMP Satu Atap LIK (kurang 6 orang dari daya tampung 32 orang).
Kepala SMPN 15 Palu, Abdul Rasyid menyebutkan, sebenarnya banyak yang berminat untuk mendaftar di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Namun, karena menerapkan pendaftaran sistem zonasi, maka para pendaftar yang berada di luar zonasi langsung tertolak. Selain itu, ia juga menilai saat ini telah banyak calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah swasta atau madrasah.
“Banyak yang berminat, tapi karena dibatasi oleh zonasi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak menerapkan zonasi maka tentu artinya kita menabrak aturan,” ujarnya, saat ditemui, Jumat 6 Juli 2018.
Rasyid juga menekankan, kekurangan jumlah siswa baru tersebut juga akan berdampak pada pencapaian jam belajar para guru, karena memengaruhi jumlah pembagian kelas atau rombongan belajar (rombel). Aturan yang ada saat ini, setiap rombel berisi siswa minimal sejumlah 32 orang.
Artinya, jika di SMPN 15 yang memiliki daya tampung 11 rombel (total 352 siswa) sedangkan siswa barunya hanya 161 orang, maka jumlah rombel terpaksa dikurangi menjadi 5 rombel saja. Hal ini tentu berdampak pada pengurangan jam mengajar para guru. “Semakin banyak siswa berkurang, pasti akan berdampak pada kekurangan jam mengajar para guru, dan tentunya berdampak pada sertifikasi mereka. Karena aturan saat ini mengatakan, jumlah siswa per rombel sebanyak 32 orang, kalau bukan 32 pasti tidak terbaca oleh Dapodik (Data Pokok Pendidikan-red),” jelasnya.
Olehnya, ia mengaku menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, terkait solusi pemenuhan daya tampung siswa baru di sekolahnya. Ia berharap, pihak Dinas dapat memberikan kelonggaran terhadap proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan. “Misalnya ada dropping dari sekolah lain yang kelebihan pendaftar dan sesuai zona kami, juga kalau ada yang menggunakan KK dari luar daerah, itu menjadi harapan kami untuk dibawa ke sini. Tetapi dalam kondisi terpaksa sudah tidak ada lagi, tidak mungkin ada pembiaran terhadap kelas yang kosong, terpaksa kami bermohon mungkin sudah bisa diizinkan pendaftar dari luar zona untuk masuk ke sekolah ini,” harapnya.
Hal yang sama juga diutarakan Kepala SMPN 14 Palu, Herlina, saat ditemui terpisah, yang menyebutkan bahwa pihaknya akan menunggu arahan dari Dinas Pendidikan, terkait pemenuhan daya tampung siswa baru di sekolahnya.
“Itu kebijakan dari Dinas lagi, siapa tahu belakangan ada lagi siswa yang ingin masuk ke SMPN 14, atau ada lagi siswa baru yang memiliki KK dari luar daerah, mungkin pihak Dinas bisa mengarahkan ke mari,” kata Herlina. Ia menegaskan, sebelum ada keputusan dari Dinas terkait tentang hal tersebut, pihaknya tidak akan mengambil keputusan untuk menerima pendaftar dari luar zonasi. “Jadi kami sebelum ada keputusan dari Dinas, kami belum bisa menerima siswa dari luar zona atau KK domisili luar. Kami tidak menerima yang dari luar zonasi mendaftar di sini, begitu ada yang dari luar zonasi kami langsung arahkan mendaftar ke sekolah yang menjadi zonasi mereka, karena kami tidak ingin berisiko di belakang hari,” tandas Herlina.

(abr/Palu Ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.