Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

DPUPRP Bidang Tata Ruang Akan Tinjau Kembali Lokasi Tambang Ilegal

0 10

PALU EKSPRES, PARIGI – Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP), Kabupaten Parigi Moutong dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan kembali pada tiga titik lokasi penambangan emas tanpa izin di wilayah Parigi Moutong yaitu, di Desa Air Panas, Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, dan Sausu.

Kepala Bidang Tata Ruang DPUPRP Rifai mengatakan, terkait titik lokasi tambang emas tanpa izin tersebut, yang pertama pihaknya akan melihat terlebih dahulu titik koordinat lokasi tersebut, apakah lokasinya masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan budidaya.

“Kalau kawasan lindung atau kawasan budidaya ya, jelas tidak bisa dikelola sebagai tambang. Karena kalau budidaya itu apa yang ada di dalamnya, kemudian kalu kawasan perkebunan berarti sudah alih fungsi lagi ke kawasan pertambangan. Makanya itu kita akan lihat kembali. Karena kan ada tiga titik pertambangan liar ini di Desa Air Panas, Kayuboko, dan Sausu,”kata Rifai kepada Palu Ekspres diruang kerjanya Kamis, (12/4).

Menurutnya, setelah pihaknya melakukan peninjauan pada tiga titik lokasi tambang emas tanpa izin tersebut, barulah pihaknya akan melakukan rapat bersama tim penataan ruang daerah (TPRD) Parimo, sehingga kata dia dari hasil rapat tersebut dapat menghasilkan keputusan bersama.

“Jadi dalam rapat nantinya akan di undang dari pihak Pol PP, DLH, serta OPD terkait lainnya. Jadi disitu kita satu suara. Kita tinjau dari segi tata ruang, dari lingkungan hidup mungkin dari segi kerusakan lingkungannya. TPRD ini kan diketuai oleh Pak Sekda nanti beliau yang kita tanyakan apa rekomendasinya. Yang jelas secepatnya, dan apa rekomendasinya akan di sampaikan ke Bupati,”jelasnya.

Lanjut dia, dalam rapat TPRD nantinya pihaknya akan mengundang kepala desa dari ketiga lokasi tempat tambang emas tanpa izin tersebut.

“Kemungkinan hari Selasa minggu depan kami ke sausu dulu untuk mendata. Setelah itu kami akan lakukan rapat secepatnya, karena hal ini jangan sampai terlalu lam. Mengingat kalau terlalu lama baru di urus, ini takut nanti kerusakannya akan bertambah besar,”tegasnya.

Ia mengakui, selama ini pihaknya mendapat informasi terkait lokasi tambang emas tanpa izin baru tiga desa tersebut.

“Apalagi dengan adanya Peraturan Menteri 115 yang baru itu soal pengawasan kawasan, mau lindung, mau kawasan budidaya dari tata ruang harus menjadi tim pengawasnya,” pungkasnya.

(asw/Palu Ekspres)      

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.