Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Aspirasi Kaum Marginal Diserap di Musrenbang Inklusif

0 13

PALU EKSPRES, PALU – Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se Kota Palu baru saja usai dilaksanakan. Namun Pemkot Palu merasa masih ada aspirasi dari kelompok masyarakat yang belum terakomodir. Kelompok masyarakat itu antara lain dari kalangan penyandang disabilitas, korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) peristiwa 1965, kelainan gender alias wanita/pria (waria), orang dengan HIV/AIDS (Odha), kalangan orang dengan gangguan jiwa atau kesehatan mental. Termasuk kalangan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemkot kemudian mendesain khusus sebuah forum untuk mendengar aspirasi kelompok-kelompok masyarakat itu. Namanya Musrenbang Inklusif. Sabtu 10 Maret 2018, untuk kedua kalinya Musrenbang itu diselenggarakan di restoran Kampung Nelayan Palu.

Sebagaimana umumnya Musrenbang, forum Musrenbang Inklusif digelar resmi. Dihadiri unsur Bappeda sebagai perencana anggaran dan kegiatan pembangunan. Namun dalam Musrenbang inklusif, seluruh OPD terkait sengaja dihadirkan langsung untuk mendengar kendala yang dihadapi kaum marginal dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam Musrenbang, satu demi satu wakil dari kelompok masyarakat itu mempresentasikan kendala, kebutuhan, prestasi yang pernah mereka lakukan. Ditutup usulan kepada Pemkot Palu. Dari kalangan difabel misalnya. Yassin Al Hadu menyatakan masih banyak rekannya yang belum mendapat akses layanan dasar. Bahkan hanya untuk sekedar mendapat kartu keluarga, KTP dan layanannya kesehatan dalam BPJS kesehatan.

Ketua Gerkatin untuk tuna rungu ini menyebut dari catatannya sebanyak 51 penyandang disabilitas belum tercover dalam BPJS kesehatan. 30 lainnya tidak memiliki pekerjaan.
“Memang sudah ada yang bekerja. Tapi jumlahnya tak sampai 10 orang,”kata Yassin dalam Musrenbang Inklusif itu. Menurutnya Pemkot perlu memperhatikan infrastruktur yang memadai bagi kalangan difabel. Menyediakan lapangan kerja serta mendorong para pihak tidak diskriminatif terhadap kaumnya.

“Kami juga punya prinsip. Prinsipnya kami tidak ingin dikasihani tapi ingin diberdayakan,”tandasnya. Nurlela Lamadsituju dari SKP HAM Sulteng dalam kesempatan itu mewakili aspirasi dari dua kalangan. Yakni korban pelanggaran HAM 1065-1966 serta korban kekerasan perempuan dan anak.

Menurut dia, korban pelanggaran di Kota Palu terdata sebanyak 485 kepala keluarga (KK). Dia mengungkap, akibat berita hoaks yang menyebut-nyebut kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), banyak kalangan korban HAM 1065-1966 yang kini merasa selalu dimata-matai.

“Padahal kita semua tau informasi yang beredar itu hanyalah hoaks. Ini perlu jadi perhatian,” kata Nurlela. Dia mengusul, pemerintah perlu menerbitkan surat edaran yang isinya mengajak masyarakat untuk membuang jauh jauh stigma negatif bagi korban pelanggaran HAM ini.

Selain itu Nurlela menyatakan korban pelanggaran HAM di kota Palu harus seluruhnya masuk dalam data TNP2K untuk intervensi kemiskinan. “Karena data yang kami temukan dilapangan, masih ada yang tak dapat program bantuan bedah rumah. Sebagian dapat tapi tidak rampung,”ungkapnya.

Sedangkan dari perempuan dan anak korban kekerasan, Nurlela berharap adanya peningkatan pelayanan advokasi dan kerja-kerja pencegahan.

Berikutnya dari kalangan waria. Di Kota Palu ada sedikitnya 200 waria. Namun yang terdata dalam komunitas hanya sejumlah 97 orang. Harly dari kalangan waria menyebut mayoritas rekan-rekannya berpendidikan rendah. Untuk itu dia mengusul Pemkot menyelenggarakan pendidikan non formal khusus untuk waria.

“Barangkali bisa diadakan ujian persamaan khusus bagi waria,”usulnya. Selain kendala itu, waria jelas Harly banyak yang tidak memiliki keterampilan khusus dan ekonomi lemah. “Akibatnya banyak yang jadi profesi pekerja seks. Usul kami adanya keterampilan dan modal bantuan usaha. Ini sudah kami ajukan melalui salahsatu organisasi,”ujarnya.

Waria menurutnya juga tidak terlepas menjadi korban begal dan kekerasan. Yang paling umum keberadaan waria selalu mendapat stigma dan diskriminasi. Serta kata dia banyaknya waria yang tidak memiliki identitas dan tidak belum terlaksana dalam BPJS.

“Untuk dua masalah itu, kami butuh pendampingan polisi. Masuk BPJS kesehatan gratis. Makanya kami usul adanya pendataan khusus waria,”sebut Harly. Afrianti dari kalangan Odha mengatakan permasalahan utama yang mereka hadapi adalah stigma buruk dan diskriminasi. Hal ini menurut dia perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Dia pun menyarankan agar akses pelayanan kesehatan gratis bagi Odha perlu lebih ditingkatkan. Jika perlu khusus penanganan pasien Odha, Pemkot ia minta menyediakan ambulan khusus Odha. “Jangan masyarakat awam, petugas kesehatan pun terkadang masih punya stigma buruk jika melayani pasien Odha,”ungkapnya.

Akibat stigma itu, banyak kalangan Odha menurutnya sulit mendapat pekerjaan. “Saya saja dipecat dari tempat bekerja hanya karena testimoni saya mengaku sebagai Odha,”ujarnya.
Untuk kerja-kerja sosialisasi, Anti sapaan akrabnya meminta Pemkot memfasilitasi penambahan tenaga pendamping. Karena sejauh ini tenaga pendamping jumlahnya masih sangat terbatas. Dari kelompok kesehatan mental aspirasi diwakili Yuni Amelia.

Dia menjelaskan prevalensi jumlah orang dengan gangguan jiwa di Sulteng cukup tinggi bahkan peringkat 1 nasional. “Prevalensinya 11.6persen dari jumlah penduduk Sulteng,”ungkap Yuni.

Untuk masalah gangguan mental, Yuni mengusulkan Pemkot perlu memperkuat sosialisasi tentang pentingnya kesehatan mental. “Kita kadang fokus pada kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental juga jauh lebih penting,”ujarnya.

Pemkot menurutnya juga perlu menyediakan tenaga konselor. Karena sejauh ini tak tenaga konselor untuk konsultasi mengenai kesehatan mental seseorang. Yang ada kata dia hanya tenaga psikiater.

“Konsultasi ini penting agar orang yang mengalami stres bisa mengetahui cara apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan. Ini supaya orang terhindar dari bahaya narkoba sebagai pilihan menghilangkan stres,”ujarnya.

Gangguan mental kata dia untuk masih diyakini sebagian orang dianggap sebagai hal gaib. “Apa yang perlu menjadi perhatian disini bahwa edukasi masyarakat kita tentang gangguan mental masih rendah,”sebutnya.

(mdi/Palu Ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.