Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Sisi Lain Verifikasi Faktual, Kuota Perempuan Jangan Sekadar Pemanis

0 15

PALU EKSPRES, PALU – Sejak awal, setiap partai politik di setiap level kepengurusan terus memantapkan konsolidasi internal. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menghadapi verifikasi faktual, sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Tiga hal yang harus dipersiapkan oleh setiap partai politik dalam skenario verifikasi faktual, yakni kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP), pengurus inti partai politik dan keterwakilan 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan. Syarat berikutnya adalah keberadaan kantor domisili partai bersangkutan.

Secara administrasi, ketiga hal yang dipersyaratkan oleh KPU ini bukan hal yang begitu sulit diwujudkan. Namun kendala yang kerap membuat para pimpinan parpol kelimpungan adalah keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan. Parpol selama ini kesulitan menghadirkan pengurus perempuan minimal 30 persen sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan. Verifikasi faktual ini merupakan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada verifikasi partai PKS yang berlangsung di Sekretariat PKS Jalan Sisingamangaraja – Palu, terlihat politisi perempuan PKS memadati Sekretariat PKS yang terletak di belakang Masjid Al Firdaus itu. Kerumunan politisi perempuan PKS itu terlihat saat DPW PKS Sulteng mendapat kunjungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 29 Januari 2018, yang dipimpin oleh Samsul Y. Gafur.

PKS Sulteng saat itu menghadirkan 13 orang Pengurus perempuan dari 32 orang pengurus ditingkat DPW, termasuk menghadirkan pengurus KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).

Sekretaris Umum DPW PKS Sulteng Rusman Ramli sebagai koordinator verifikasi PKS menyatakan sangat optimis lolos dalam verifikasi faktual berdasarkan persyaratan administrasi yang sudah diinput di Sipol KPU, seluruhnya bisa dibuktikan oleh DPW PKS Sulteng.

“Termasuk menghadirkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta kewajiban 30 persen perempuan dengan menghadirkan 13 orang Pengurus perempuan dari 32 orang pengurus,” ujar Rusman Ramli di sela-sela verifikasi faktual.

Verifikasi faktual tersebut yang dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Zatriawati, SE dianggap tidak ada masalah dan kendala.

Diakhir acara verifikasi faktual sebelum melihat ruangan kantor dan Aula PKS, Wakil Ketua DPW PKS Sulteng Muhammad Wahyuddin menyerahkan Buku Platform PKS “Indonesia Madani” ke Komisioner KPU sebagai referensi bacaan.

Hal yang sama juga terjadi di DPD Partai Demokrat Sulteng. Partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, tak ingin kecolongan dengan perysratan keterwakilan 30 persen perempuan. Bahkan verifikasi yang berlangsung di ruangan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sulteng, Moh Sayadi, partai berlambang Mercy ini memasukkan 37 persen keterwakilan perempuan.

“Alhamdulillah semuanya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Bahkan untuk perwakilan perempuan yang dipersyaratkan 30 persen, Demokrat Sulteng memasukan 37 persen,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng Abdul Razak BM Radjak, SH.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU Sulteng H Ramlan Salam menyatakan DPD Partai Demokrat Sulteng telah memenuhi syarat verifikasi faktual. ” Alhamdulillah, Demokrat Sulteng aman dan telah memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu 2019 mendatang,” ujarnya.

Anggota KPU Sulteng Dr Nis Nisbah, mengimbau kepada seluruh parpol agar menempatkan perempuan dalam struktur partai tidak sekadar untuk melengkapi struktur partai alias sekadar pemanis. Beruntung kata dia, tokoh perempuan yang ia temui di sejumlah parpol selama ini semuanya adalah tokoh yang mumpuni. Mereka cukup dikenal sebagai aktivis perempuan dan rekam jejaknya dalam perjuangan perempuan cukup dikenal masyarakat.

Namun ia mengingatkan, perjuangan tokoh perempuan tak sekadar memenuhi kuota parpol. Kelak jika terpilih menjadi anggota legislatif mereka harus mampu memahami substansi gerakan perjuangan perempuan serta mampu mengartikulasi persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan menjadi sebuah kebijakan politik.

”Persoalan kita masih di seputar ini. Belum semua tokoh perempuan kita di parlemen mampu membahasakan gerakan ideologi perempuan menjadi kebijakan praktis yang bisa dieksekusi,” katanya mengingatkan.

(fit/kia/Palu Ekspres)

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublikasikan.