Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Nanti, Warga Palu Dijaga Suro Adat

383

PALUEKSPRES, PALU – Tak lama lagi Walikota Palu akan melantik dan mengukuhkan pengurus dewan adat tingkat kelurahan se-Kota Palu. Sebelumnya, Walikota telah mengukuhkan dewan adat untuk kecamatan. Yaitu, Kecamatan Palu Utara, Tawaeli, Ulujadi dan Palu Barat. Rencananya, empat kecamatan lain akan menyusul pada tanggal 11 sampai 12 November 2017.

Menurut Sekretaris kota (Sekkot) Palu, Asri dalam satu dewan adat tingkat kelurahan, terdapat dua orang petugas keamanan yang disebut Suro. Layaknya polisi, Suro adat bertugas untuk mendukung seluruh kepentingan penyelenggaraan hukum adat.

“Misalnya kalau ada yang melanggar hukum adat, mereka (suro) ini yang akan diminta menjemput untuk diberi sanksi,”kata Sekkot, Rabu 8 November 2017.

Untuk memaksimalkan tugas-tugasnya, Suro adat, menurutnya akan diikutkan pelatihan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Labuan Panimba Polda Sulteng. 92 Suro adat akan mengikuti pelatihan fisik dan materi-materi terkait tugas pengamanan. “Pelatihannya disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di SPN,”jelasnya.

Pelatihan itu agar Suro memiliki keahlian dasar dalam melaksanakan tugas pengamanan. Termasuk sebagai langkah untuk memberdayakan Suro di luar dari tugas pokoknya.

“Ke depan jika kerjasama pelatihan ini berjalan baik, maka kemungkinan para Suro ini bisa direkrut sebagai security di kantor pemerintah atau badan usaha,”sebutnya. Peluang itu tambah Sekkot sangat terbuka lebar.

Ini karena mengingat Polda Sulteng dapat memfasilitasi penyediaan tenaga-tenaga security siap pakai. “Tugas Suro adat itu tidak setiap hari. Dan diantaranya ada yang belum memiliki kerja tetap. Jadi mungkin kedepan bisa diberdayakan pada jalur security itu,”terangnya.

Pelatihan Suro Adat, rencananya mulai dilaksanakan 13 November mendatang. Setelah seluruh dewan adat keluarahan dilantik dan dikukuhkan. Pembentukan dewan adat tingkat kelurahan dilakukan berdasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2016 tentang kelembagaan adat. Kemudian dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 34 tahun 2017. (mdi)

Komentar ditutup

%d blogger menyukai ini: