Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Bagian Organisasi Mulai Evaluasi Kelembagaan

98

RAPAT EVALUASI: Wakil Bupati Parimo, H Badrun Nggai ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) evaluasi kelembagaan dan draf naskah Akademik Raperda SKPD Kabupaten Parimo di aula lantai dua kantor Bupati, Selasa kemarin (F:HUMAS PEMKAB)

PARIGI – Pemerintah Kabupaten Parimo melalui Bagian Organisasi Setda Parimo bekerjasama dengan tim Akademisi Universitas Tadulako mulai melakukan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Parimo. Guna menjaring masukan dari SKPD, Bagian Organisasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi kelembagaan dan draf naskah akademik raperda SKPD Kabupaten Parimo.

Kepala Bagian Organisasi Setda Parimo Ir Sitti Wahyuni Borman MSi mengatakan, pelaksanaan evaluasi kelembagaan idealnya dilakukan satu kali dalam setahun. Menurutnya, dari evaluasi tersebut bisa diperoleh data dan informasi terkait dengan tugas dan fungsi pada SKPD sebagai pengambil kebijakan dalam penataan kelembagaan untuk mendapatkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan akuntabel. Hasil evaluasi kelembagaan itu akan dituangkan ke dalam naskah akademik untuk menyusun rancangan perda SKPD yang nantinya akan disesuaikan dengan nomenklatur dan penyesuaian perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

“Saya berharap evaluasi kelembagaan dan draf naskah akademik raperda SKPD dilingkungan Kabupaten Parimo ini dapat menjadi bahan instropeksi SKPD terhadap kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki dalam rangka memperbaiki kinerja sebagai perwujudan Good Goverment di Kabupaten Parimo,”ujarnya

Sementara, Wakil Bupati Parimo H Badrun Nggai SE dalam sambutannya membuka kegiatan itu mengatakan, evaluasi kelembagaan dipandang perlu  dilakukan, mengingat masih terdapat berbagai hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap kelembagaan yang sudah bagus, sehingga tidak dapat menjamin terwujudnya tujuan yang diinginkan, “Proses dan hasil penataan kelembagaan perlu dikembangkan atas dasar pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan,”ujarnya. Badrun menambahkan, dalam menyusun reperda SKPD harus disertai dengan naskah akademik sehingga raperda yang akan dihasilkan dapat berfungsi maksimal.

Ia mengimbau  agar evaluasi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parimo dapat dilaksanakan secara optimal. Menurutnya, evaluasi kelembagaan pemerintah penting dilakukan, mengingat kinerja organisasi pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat, meskipun itu bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh.

Wabup menilai, kinerja pegawai di lingkungan Kabupaten Parimo saat ini belum maksimal “Masih banyak yang perlu dievaluasi pada seluruh SKPD. Seperti kinerja pegawai, saya nilai belum maksimal atau jalan ditempat, tidak ada peningkatan, olehnya  akhir tahun ini evaluasi kinerja harus dilaksanakan,”tegasnya. (HUMAS)

Komentar ditutup