Tahun Ini Pemkot Tambah 200 TPS Mobile – Palu Ekspres
Palu

Tahun Ini Pemkot Tambah 200 TPS Mobile

BAHAS SAMPAH - Wali Kota Palu Hidayat memimpin langsung jalannya Libu To Dea dengan isu persampahan, Sabtu 12 Mei 2018 di Baruga Lapangan Vatulemo Palu. FOTO HAMDI ANWAR/PE

PALU EKSPRES, PALU – Libu To Dea atau forum rembuk warga kembali diselenggarakan untuk membahas isu strategis yang terjadi di Kota Palu. Kali ini Libu mengangkat isu penanganan sampah dengan tema ‘sudah maksimalkah penanganan sampah di Palu. Sejumlah kendala mengemuka dalam Libu yang dilaksanakan di Baruga lapangan Vatulemo Palu, Sabtu malam 12 Mei 2018. Libu yang dipimpin langsung Wali Kota Palu, Hidayat berlangsung ‘cair’ dengan pola diskusi panel.

Kendala umum yang mencuat dalam forum itu adalah tidak memadainya jumlah box sampah yang tersebar di Kota Palu. Serta minimnya partisipasi masyarakat, untuk sekedar buang sampah tepat waktu dan pada wadah yang telah disediakan.

Untuk diketahui, saat ini pengangkutan sampah telah dilakukan dengan pola irisan kue lapis. Dalam pola ini ditetapkan sejumlah jalur angkut beririsan dari arah utara ke selatan kota dan sebaliknya.

Serta penetapan waktu buang sampah dimulai pukul 18.00 sampai 06.00 dini hari. Sayangnya ini belum berjalan optimal. Sejumlah petugas dari Satuan Tugas (Satgas) kebersihan,keindahan,ketertiban, keamanan dan kenyamanan (K5) yang hadir dalam Libu mengemukakan ‘uneg-uneg’ dalam upaya memaksimalkan program irisan kue lapis itu.

Selain kendala dalam pola irisan kue lapis, juga mengemuka kendala penanganan sampah dari tingkat rumah tangga yang jauh dari tempat pembuangan sementara (TPS). Sebab dalam pola irisan kue lapis, pengangkutan hanya dilakukan pada TPS yang masuk dalam jalur.

Wali Kota Palu, Hidayat menjelaskan, secara umum penanganan sampah yang digelorakan sejauh ini sudah mulai berjalan. Meski kata dia, memang masih banyak kelemahan.

“Harus kita maklumi, karena program yang kita jalankan ini masih seumur jagung. Tapi kita tidak boleh menutup mata, bahwa ada sejumlah wilayah yang sudah tertangani dengan baik,”katanya.

Mengenai bak sampah, Hidayat menyatakan itu sudah diantisipasi. Tahun dinas lingkungan hidup (DLH) akan menambah 200 unit bak sampah yang dipersiapkan khusus mengisi lokasi yang dianggap jumlahnya belum memadai.

“Dikoordinasikan dengan lurah setempat lalu diajukan ke DLH,”jelas Hidayat.
Menurutnya, pola angkut irisan kue lapis memang tidak melayani angkutan sampai ke pemukiman warga. Hanya sebatas dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Akan tetapi katanya, memang perlu disusun sebuah teknik agar sampah rumah tangga dari pemukiman bisa terangkut atau paling tidak bisa dikelola menjadi suatu yang bernilai.
Misalnya jelas Hidayat memberdayakan kembali peran ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) di tingkat kelurahan. Artinya pengelolaan pengangkutan sampah dari lingkungan pemukiman ditangani sedemikian rupa oleh RT dan RW.

“Polanya itu ada retribusi dari masyarakat dan digunakan untuk operasional pengangkutan,”jelasnya.

Atau dengan pola pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Serta daur ulang sampah plastik. Pola-pola tersebut katanya harus mulai dipikirkan sebagai solusi lain penanganan sampah.

Yang paling penting hemat dia adalah pola kampanye penyadaran bagi masyarakat. Dalam titik ini, peran Camat, Lurah dan Satgas K5 sangat dibutuhkan.

Lurah menurutnya harus rutin turun langsung memantau situasi lingkungannya.Mengajak serta mengingatkan warganya untuk membersihkan halaman.

“Minimal satu hari ada lima rumah warga yang didatangi. Lakukan itu setiap hari setelah apel pagi dan mengisi semua kepentingan administrasi kantor,”jelasnya.

Dengan demikian, upaya penyadaran masyarakat bisa massif dilakukan. Lurah dan camat sebut wali kota punya cara jitu untuk membuat kerah warganya yang tidak ambil peduli akan kebersihan halamannya. Yaitu dengan dengan cara tidak melayani warga itu ketika mengurus administrasi kependudukannya.

Pihaknya kata Hidayat juga berencana memaksimalkan penyerapan sanksi adat bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Itu untuk melengkapi mekanisme penegakan hukum dalam peraturan daerah.

“Untuk sanksi hukum dalam Perda sampah yang ada saat ini sedang dikaji bersama kepolisian dan kejaksaan. Tapi kami ingin mendorongnya pada sanksi adat. Karenanya lembaga adat terus kami beri penguatan,”demikian Hidayat.

(mdi/Palu Ekspres)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!