Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

PPDB Kota Palu, Disdikbud Akan Kaji Kembali Pembagian Zonasi

0

PALU EKSPRES, PALU– Pada dua tahun belakangan ini, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palu telah menerapkan sistem zonasi. Dalam penerapannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu, H. Ansyar Sutiadi menilai, tahun ini sistem zonasi sudah berjalan lebih baik dibanding tahun lalu.
“Kita lihat memang tahun ini sudah berjalan bagus, dibanding tahun lalu yang belum berjalan semestinya. Misalnya SMPN 1 nanti pada saat-saat terakhir baru terisi peserta didiknya, karena betul-betul dilakukan penerimaan berdasarkan zonasi,” kata Ansyar, saat dihubungi Palu Ekspres, Minggu 8 Juli 2018.

Meski begitu, pada penerapan PPDB dengan sistem zonasi tahun ini, masih ada sejumlah sekolah yang kekurangan siswa baru dari daya tampung yang disediakan. Dari 23 SMP Negeri di Kota Palu, sesuai data dari Disdikbud Kota Palu, setidaknya ada 14 sekolah yang masih kekurangan siswa baru. Paling banyak dialami oleh SMPN 15 yakni sebanyak 161 orang dari daya tampung 352 orang, dan SMPN 14 160 orang dari daya tampung 320 orang.

Terkait hal ini, Ansyar mengaku ke depan pihaknya akan mengkaji kembali pembagian zonasi pada PPDB, utamanya di sekolah-sekolah yang lokasinya berdempetan sehingga zonasinya beririsan. Beberapa sekolah yang memiliki zonasi beririsan, seperti antara SMPN 1, SMPN 4, dan SMPN 14. Di antara ketiga sekolah tersebut, sesuai data dari Disdikbud, selain SMPN 14, di SMPN 4 juga tercatat masih mengalami kekurangan siswa baru (kurang 28 orang dari daya tampung 352 orang).

“Tahun depan kita akan coba kaji kembali penempatan zonasinya, serta pembagian kelurahannya sehingga pemerataannya dapat, terutama di sekolah-sekolah yang berdempetan dan beririsan zonasinya. Di SMPN 4 dan SMPN 14 itu memang kekurangan peserta didik, karena memang zona yang ada sekarang ini peserta didik yang masuk dalam persebarannya sudah terdaftar semua. Jadi nanti kita akan coba tata kembali zona yang masuk ke sekolah itu,” jelasnya.
Ansyar menambahkan selain pembenahan pembagian zonasi, ke depan pihaknya juga akan membenahi sekolah-sekolah yang berada dalam satu zona dengan sekolah lainnya, namun peminatnya kurang.
“Misalnya di Tatura, itu anak-anak bisa memilih antara SMPN 5 dan SMPN 2, tetapi sebagian besar memilih SMPN 2 dan sebagian lainnya memilih SMPN 9. Nah kita akan benahi SMPN 5 ini, sehingga akan menimbulkan daya tarik peserta didik. Begitu juga di zona SMPN 4 dengan SMPN 14 dan SMPN 15, kita akan coba benahi sehingga anak-anak tidak hanya mau mendaftar di SMPN 1. Jadi sekolah-sekolah yang beririsan ini akan kita coba dorong terus keunggulannya,” jelasnya lagi.
Untuk pemenuhan daya tampung peserta didik tahun ini, Ansyar menekankan pihaknya akan memberikan kelonggaran terhadap para pendaftar yang masih belum menyelesaikan administrasi kependudukannya. Selain itu, kelebihan pendaftar di satu sekolah akan dialihkan ke sekolah lain dengan zona yang sama. “Misalnya ada yang mendaftar di SMPN 2 dan ternyata di sana penuh, kita alihkan ke sekolah lain yang masih satu zona dengan dia. Kelonggaran kita beri kepada yang belum menyelesaikan administrasi kependudukannya, silakan dia menyesuaikan. Kemudian di sekolah-sekolah yang sudah penuh yang sama sekali sudah tidak terisi zonanya baru kita lepas,” demikian Ansyar. Palu Ekspres edisi 7 Juli 2018, melansir sejumlah sekolah kekurangan siswa. Diduga akibat sisten zonasi ini.
Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu mencatat, dari 23 jumlah SMP Negeri di Kota Palu sebanyak 14 sekolah masih mengalami kekurangan siswa baru, sesuai daya tampung masing-masing sekolah. Padahal, PPDB jenjang SMP di Kota Palu sudah memasuki tahap pengumuman pada 5 Juli 2018.
Sesuai data dari Disdikbud Kota Palu, per Jumat 6 Juli 2018, total daya tampung siswa baru yang tersedia di 23 SMP Negeri di Kota Palu adalah 4.960 orang. Dari jumlah tersebut, masih ada sisa daya tampung yang belum terpenuhi sebanyak 713 siswa dari 14 sekolah. Jumlah kekurangan siswa baru terbanyak dialami oleh SMPN 15 yakni 161 orang dari daya tampung 352 orang, diikuti SMPN 14 sebanyak 160 orang dari daya tampung 320 orang.
Sekolah lainnya yang mengalami kekurangan siswa baru, yakni SMPN 4 (kekurangan 28 orang dari daya tampung 352 orang), SMPN 5 (kurang 7 orang dari daya tampung 192 orang), SMPN 6 (kurang 92 orang dari daya tampung 288 orang), SMPN 7 (kurang 22 orang dari daya tampung 224 orang), dan SMPN 10 (kurang 24 orang dari daya tampung 256 orang).
Selain itu, SMPN 11 (kurang 27 orang dari daya tampung 128 orang), SMPN 17 (kurang 4 orang dari daya tampung 192 orang), SMPN 19 (kurang 46 orang dari daya tampung 160 orang) di SMPN 20 (kurang 19 dari daya tampung 192 orang), dan SMPN 21 (kurang 94 dari daya tampung 160 orang), dan SMP Satu Atap LIK (kurang 6 orang dari daya tampung 32 orang).
Kepala SMPN 15 Palu, Abdul Rasyid menyebutkan, sebenarnya banyak yang berminat untuk mendaftar di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Namun, karena menerapkan pendaftaran sistem zonasi, maka para pendaftar yang berada di luar zonasi langsung tertolak. Selain itu, ia juga menilai saat ini telah banyak calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah swasta atau madrasah.
“Banyak yang berminat, tapi karena dibatasi oleh zonasi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak menerapkan zonasi maka tentu artinya kita menabrak aturan,” ujarnya, saat ditemui, Jumat 6 Juli 2018.
Rasyid juga menekankan, kekurangan jumlah siswa baru tersebut juga akan berdampak pada pencapaian jam belajar para guru, karena memengaruhi jumlah pembagian kelas atau rombongan belajar (rombel). Aturan yang ada saat ini, setiap rombel berisi siswa minimal sejumlah 32 orang.
Artinya, jika di SMPN 15 yang memiliki daya tampung 11 rombel (total 352 siswa) sedangkan siswa barunya hanya 161 orang, maka jumlah rombel terpaksa dikurangi menjadi 5 rombel saja. Hal ini tentu berdampak pada pengurangan jam mengajar para guru. “Semakin banyak siswa berkurang, pasti akan berdampak pada kekurangan jam mengajar para guru, dan tentunya berdampak pada sertifikasi mereka. Karena aturan saat ini mengatakan, jumlah siswa per rombel sebanyak 32 orang, kalau bukan 32 pasti tidak terbaca oleh Dapodik (Data Pokok Pendidikan-red),” jelasnya.
Olehnya, ia mengaku menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, terkait solusi pemenuhan daya tampung siswa baru di sekolahnya. Ia berharap, pihak Dinas dapat memberikan kelonggaran terhadap proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan. “Misalnya ada dropping dari sekolah lain yang kelebihan pendaftar dan sesuai zona kami, juga kalau ada yang menggunakan KK dari luar daerah, itu menjadi harapan kami untuk dibawa ke sini. Tetapi dalam kondisi terpaksa sudah tidak ada lagi, tidak mungkin ada pembiaran terhadap kelas yang kosong, terpaksa kami bermohon mungkin sudah bisa diizinkan pendaftar dari luar zona untuk masuk ke sekolah ini,” harapnya.
Hal yang sama juga diutarakan Kepala SMPN 14 Palu, Herlina, saat ditemui terpisah, yang menyebutkan bahwa pihaknya akan menunggu arahan dari Dinas Pendidikan, terkait pemenuhan daya tampung siswa baru di sekolahnya.
“Itu kebijakan dari Dinas lagi, siapa tahu belakangan ada lagi siswa yang ingin masuk ke SMPN 14, atau ada lagi siswa baru yang memiliki KK dari luar daerah, mungkin pihak Dinas bisa mengarahkan ke mari,” kata Herlina. Ia menegaskan, sebelum ada keputusan dari Dinas terkait tentang hal tersebut, pihaknya tidak akan mengambil keputusan untuk menerima pendaftar dari luar zonasi. “Jadi kami sebelum ada keputusan dari Dinas, kami belum bisa menerima siswa dari luar zona atau KK domisili luar. Kami tidak menerima yang dari luar zonasi mendaftar di sini, begitu ada yang dari luar zonasi kami langsung arahkan mendaftar ke sekolah yang menjadi zonasi mereka, karena kami tidak ingin berisiko di belakang hari,” tandas Herlina.

(abr/Palu Ekspres)

Leave A Reply

Your email address will not be published.