Pansus Sorot Pendapatan Daerah Palu – Palu Ekspres
Palu

Pansus Sorot Pendapatan Daerah Palu

RAPAT PANSUS - Pansus Ranperda Perubahan RPJMD Kota Palu 2016-2021, Senin 16 April 2018. foto hamdi anwar/pe

PALU EKSPRES, PALU – Panitia khusus (Pansus) DPRD Palu tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan RPJMD 2016-20121 menyorot pendapatan daerah dalam RPJMD tersebut. Sorotan itu sekaiatan dengan proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 yang tidak diikut sertakan dalam dokumen Ranperda RPJMD. Anggota Pansus, Armin menyebut, proyeksi pendapatan 2016 itu penting sebagai pembanding pendapatan tahun 2017 hingga 2021.

“Kami tidak tau apa maksudnya itu dihilangkan dari RPJMD,”kata Armin dalam rapat Pansus, Senin 16 April 2018. Armin bahkan menyimpulkan, hal itu sengaja dilakukan untuk menutup nutupi kelemahan Pemkot dalam menggenjot peningkatan pendapatan daerah.

Pasalnya kata dia, pendapatan daerah dua tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya. Belum lagi, angka belanja yang lebih besar dari pendapatan daerah. Anehnya, pada draf awal RPJMD perubahan yang disodorkan, proyeksi 2016 termasuk didalamnya.

“Jangan-jangan sengaja dihilangkan biar tidak ketahuan boroknya dalam menggenjot pendapatan daerah,”tuding Armin.

Sebagai referensi, perubahan RPJMD kabupaten Sigi Biromaru jelas dia tetap memuat proyeksi tahun 2016. Sehingga DPRD setempat bisa bersama memantau sekaligus memikirkan solusi untuk meningkatkan trend pendapatan daerah.

“Dalam perubahan RPJMD ini target pendapatan semuanya menurun,”katanya. Selain itu tambah Armin, jika membandingkan trend pendapatan antara RPJMD sebelum perubahan dengan RPJMD perubahan, pemkot rezim sebelumnya menunjukkan proyeksi pendapatan yang terus meningkat. Sedangkan pemkot rezim ini cenderung menurun.

“Bahkan tahun 2017 belanja lebih besar dari pendapatan. Pendapatan Rp1.340 trilyun sedangkan belanja Rp1.342trilyun. Pemkot kali ini lebih suka belanja dari pada menggenjot pendapatan,”kritiknya. Sementara tambah dia, begitu banyak potensi pendapatan daerah yang tidak dimaksimalkan. Contohnya pengelolaan pajak air bawah tanah, parkir dan hotel dan pajak.

“Contohnya pajak parkir. Ini sebenarnya bisa dimaksimalkan. Tapi Dishub menutup-nutupi trend pemasukan. Mereka tidak bersedia ketika kami meminta secara detail pendapatan dalam titik titik parkir yang telah ditentukan,”pungkasnya.

Pembahasan Pansus RPJMD ini melibatkan akademisi Untad Dr Akhlis Djirimu. Keterlibatan akademisi secara spesifik untuk mengkaji potensi pendapatan daerah.

(mdi/Palu Ekspres)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!