PAN Minta Isu Cawagub Tidak Dipolitisasi – Palu Ekspres
Daerah

PAN Minta Isu Cawagub Tidak Dipolitisasi

PALU, PE – Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu pengusung dan pendukung Cawagub Sulteng angkat bicara soal kisruh terkait pengganti almarhum Sudarto itu.

Itu terkait pernyataan Wakil Ketua II, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sulteng, Sayutin Budianto Tongani, yang menyebut PAN mangkir dalam pertemuan kesekian kali ketika musyawarah mufakat penetapan dua Cawagub pada 14 Februari lalu.

Pernyataan Wakil Ketua II Gerinda Sulteng itu diprotes keras Ketua DPD PAN Kota Palu, Irfan Nouk.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/2) Irfan memprotes dan menolak kata ‘mangkir‘ yang diarahkan pada partainya.Menurutnya mangkir adalah istilah yang lebih tepat digunakan dalam sebuah proses hukum.

Sementara musyawarah yang dilakukan oleh empat parpol pengusung Cawagub  Sulteng adalah sebuah bagian dari mekanisme politik atas perintah undang-undang. “Kita semua kedudukannya sama. Parpol pengusung. Bukan atasan bawahan. Atau, kami ini bukan tersangka yang tertuduh dan kemudian dikatakan mangkir karena tak memenuhi panggilan penyidik. Itu kata yang tidak bagus,” tandasnya.

Dia kemudian lanjut menjelaskan ketidakhadiran pimpinan tertingginya di Sulteng, Oskar R Paudi pada saat rapat 14 Februari itu, bukan tanpa alasan dan itu sudah disampaikan sebelumnya dalam forum.

“Tanggal itu kita sedang Muswil setelah Musda. Dan, kita sudah sampaikan secara resmi bahwa kita tidak bisa hadir di saat itu karena sedang Muswil,” kilahnya.

Menurutnya, pernyataan Wakil Ketua II Gerindra Sulteng itu, Sayutin Budianto Tongani justru sangat terkesan sarat unsur politiknya. Dia mewanti-wanti agar tidak memperkeruh suasana politik di Sulteng dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena bisa berdampak luas.

“Janganlah mempolitisasi isu Cawagub ini. Biarkanlah ini ditempuh sesuai mekanismenya yang diatur dalam undang-undang. Tidak perlulah harus membuat pernyataan yang justru memperkeruh,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak khususnya parpol pendukung dalam bursa Cawagub ini akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada sebuah posisi dan kekuasaan.

‘’Jangan sampai kita seperti beberapa daerah di Indonesia yang sampai saat ini tak punya Cawagubnya karena ketidakkompakan parpol pengusung untuk mengusung. Mari kita belajar dari itu. Misalnya di Sumatera Barat, dia Bogor yang terkena kasus korupsi. Sampai sekarang kan tidak ada Wagubnya,” ujarnya.

Irfan menegaskan, pernyataannya ini tidak bermaksud tujuan tertentu. PAN juga tidak akan memaksakan kehendak bila calon yang diusung partainya tak diakomodir.

“Kita hanya minta persoalan ini diletakan pada posisinya. Jangan dipolitisasi. Biarkanlah ini berjalan sesuai prosedural dan mekanisme aturan yang ada,” ujarnya.
M
eski secara prinsip, PAN kata dia belum menyatakan sikap atas pengusulan dua Cawagub yang diajukan forum musyawarah mufakat parpol pengusung Cawagub.

Alasannya kata Irfan, kehadiran Kaharuddin Shah dalam rapat penentuan Cawagub bukan merupakan representatif PAN. Secara legitimasi, dia mengklaim bahwa Kaharuddin Shah bukan lagi pengurus (Sekretaris PAN Sulteng,red) yang sah. Kaharuddin tak lagi masuk dalam struktur kepengurusan PAN sebagaimana hasil pemilihan yang dilakukan PAN belum lama ini.

“Kaharuddin itu tidak jelas di PAN. Jadi, kehadirannya bukan atas nama PAN. Kami tidak akui dia. Sekretaris PAN yang baru sudah ada dan tinggal dilantik saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, kisruh ini mencuat menyusul sikap PAN yang berkeras perlu mengusul juga calon dari partainya dalam bursa Cawagub. Ketua DPW PAN Sulteng, Rudy Oskar.

Dia balik menuding sikap itu seolah menggambarkan bentuk pemaksaan Parpol tertentu terhadap parpol lain terkait Cawagub yang diusung.

Dia juga menolak pernyataan Sayutin Budianto Tongani yang mengatakan bahwa penentuan dua calon Wagub pada 14 Februari 2017 adalah sah. Karena dihadiri dan disetujui oleh seluruh perwakilan pimpinan parpol pengusung, termasuk oleh Sekretaris PAN Sulteng, Kaharuddin Shah.

Dengan tegas Irfan menandaskan bahwa Kaharuddin Shah statusnya dalam kepengurusan PAN tak lagi diakui. Kaharuddin bukan perwakilan pengurus PAN yang sah.

“Karena penggantinya sudah ada dan sudah ditetapkan dalam pemilihan. Tinggal dilantik. Kaharuddin statusnya tidak jelas di PAN,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam bursa Cawagub Sulteng, PAN sebagai salah satu parpol pengusung selain Gerindra, PKB, PBB turut mengusung pula calon untuk posisi itu. Sebelumnya PAN mengusung tiga calon yakni Lutfhi Lemba yang adalah Ketua MPP PAN dan juga salah satu pengurus DPP PAN, kemudian Sigit Purnomo alias Pasha yang adalah Wasekjen DPP PAN serta Ketua DPW PAN Sulteng, Oskar R Paudy.

Namun dalam perjalanan, dari tiga nama itu, PAN mengklaim yang disetujui pengurus PAN pusat hanyalah Ketua DPW PAN Sulteng, Oskar R Paudy. Nama inilah yang kemudian diusungkan pula PAN agar masuk dalam bursa Cawagub Sulteng.

(mrs/Palu Ekspres)

Click to comment
To Top