Bacaan Utama Masyarakat Sulteng

Hasil Pilkada Bukan Cerminan Pilpres

0

PILKADA telah selesai. Hasil hitung cepat sudah diketahui. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, partai penguasa hanya mampu mengklaim 6 kemenangan dari 17 Pilkada serentak di seluruh tanah air. Banteng gemuk disalip patnernya di koalisi, NasDem, Golkar dan Hanura. Termasuk kubu oposisi Gerindra dan PAN juga mencatat perolehan lebih bagus. Realitas politik ini disebut-sebut menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan yang bakal mencalonkan kembali Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Namun Ketua DPD PDIP Sulteng Muharam Nurdin, tidak risau dengan hasil pilkada termasuk spekulasi yang menyertainya. Ditemui di rumah dinasnya yang asri di Jalan Radio – Palu Selatan, Muharam Nurdin, mengirimkan optimismenya ke segenap kadernya di seluruh Sulteng. Kepada Palu Ekspres, Muharam membeber alasannya mengapa hasil Pilkada serentak tak perlu membuat kadernya galau. Berikut kutipannya.

Hasil hitung cepat, menempatkan PDIP jauh dibawah Nasdem, Golkar dan Hanura bahkan PAN. Sebenarnya, apa arti Pilkada bagi PDIP?
Pilkada bagi PDIP adalah untuk mengonsolidasikan aspirasi dan pilihan rakyat. Dan itu harus dihargai. Itu adalah bagian dari konsolidasi demokrasi kita. Pondasi ini dulu yang diletakkan. Setelah itu baru kita bicara soal bagaimana memenangkan pilkada.

Apakah hasil Pikada hari ini sesuai espektasi PDIP?
Sebagai partai politik, tentunya keinginan untuk meraih kemenangan yang sebesar-besarnya adalah salah satu yang diharapkan. PDI Perjuangan memenangkan 6 dari 17 pilkada. Jika diukur dari sisi kuantitas tentunya belum sesuai espektasi. Ada beberapa provinsi yang perolehannya tidak sesuai dengan harapan kami. Ini menjadi kajian dan evaluasi tentunya.

Kira kira dimana letak kesalahan itu?
Untuk konteks pemilihan kepala daerah, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Dari rentang pengalaman panjang sejak terlibat langsung dalam pilkada, setidaknya ada beberapa yang saya lihat berpengaruh. Pertama adalah konsolidasi partai politik. Struktur partai adalah mesin politik yang menggerakkan dan memobilisasi orang. Di banyak tempat struktur partai banyak ditinggalkan. Padahal ini keliru. Kedua soal figur. Figur harus mempunyai track record yang baik di mata publik. Khususnya dari sisi ketokohan dan tidak mempunyai catatan negatif di masyarakat. Lalu isu yang diusung juga penting. Terakhir, diakui atau tidak dukungan dana yang memadai sangat menentukan sukses tidaknya pencalonan kandidat tertentu. Biaya politik itu sangat krusial. Apa lagi dalam konteks politik elektoral di Indonesia dimana biaya politik tidak ditanggung oleh negara. Kandidat harus menanggung semua biaya politiknya. Ini menjadi problem tersendiri dalam politik kita. Artinya dari empat hal mendasar itu, harus saling melengkapi. Jika satu di antara empat hal mendasar ini pincang, maka akan bermasalah. Contohnya sudah banyak. Pengalaman empiris sudah banyak membuktikan itu.

Empat hal kan sudah lumrah. Nyaris semua parpol menjadikannya sebagai syarat mutlak. Ada syarat yang lebih spesifik bagi PDI Perjuangan?

Oh iya. Empat hal yang saya sebut tadi adalah syarat – syarat umum, sifatnya praktis yang harus dipenuhi kandidat sebagai amunisi bertempur di lapangan. Tapi bagi PDI Perjuangan tentu tidak sekadar itu. Bagi kami di PDIP mengusung kandidat bukan sekadar mencalonkan orang. Lalu memang dan selesai. Tetapi harus ada nilai yang menjadi dasar bagi PDIP sehingga harus mencalonkan orang itu.

Apa syarat itu?
Pada setiap calon, kami menguji komitmen ideologinya. Seberapa besar kandidat yang bersangkutan mempunyai komitmen dan konsistensi menjalankan ideologi bangsa. Karena itu adalah jangkar moral bagi seorang pemimpin yang menjamin Indonesia ini tetap tegak. Karena itu kami melakukan tes psikologi. Ini untuk menguji ideologi Pancasila. Bagaimana komitmen dia terhadap keberagaman dan toleransi. Kami di PDI Perjuangan tidak mau kandidat yang ketika terpilih, tapi dia sendiri masih bermasalah dengan ideologi negara. Itu harus klir. Contoh bagaimana PDIP sangat ketat mensyaratkan soal ideologi negara ini sudah banyak.

Bisa disebutkan di mana saja?
Masuknya Pak Djarot di Sumatera Utara, itu contoh konkret, bagaimana PDI Perjuangan sedang memberikan pelajaran penting bagi bangsa ini. Bahwa siapa pun dan darimana pun dia, yang bersangkutan punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di mana pun di wilayah NKRI ini. Pak Gatot yang orang Jawa bisa diorbitkan menjadi calon pemimpin di Sumatera Utara, ini harus dibaca tidak semata-mata dari kaca mata menang dan kalah. Setiap yang ber KTP Indonesia mempunyai hak dan kewajiban politik yang sama di seluruh Indonesia.

Apa pesan yang disampaikan PDI Perjuangan dari pencalonan Pak Djarot ini?

Pesannya jelas. Di tengah situasi bangsa ini yang sedang dicoba dengan isu sektarian dan primordialisme berbasis suku dan kepercayaan tertentu, PDI Perjuangan mencoba mengingatkan bangsa ini. Bahwa kita semua punya hak politik yang sama di seluruh negeri ini. Tidak boleh ada pengaplingan wilayah berdasar pendekatan sektarian. Itu sangat tidak bagus untuk bangsa kita. Bahwa Pak Djarot kalah, itu soal lain. Itu konsekwensi sebuah kompetisi. Tapi paling tidak, dibalik itu ada pelajaran besar yang bisa dipetik bagi bangsa ini.

Oke. Secara politik apakah hasil Pilkada ini tidak memberi pengaruh pada pencalonan Jokowi sebagai Capres PDI Perjuangan?

Sejauh ini, saya dan kami di PDIP secara nasional masih nyaman dan tidak merasa terganggu. Tidak ada kekhawatiran hasil pilkada akan menggerus keterpilihan capres PDI Perjuangan. Ini karena pilihan kepala daerah dan pimpinan nasional tidak selalu linear. Pengalaman empirik sudah membuktikan itu. Jadi tidak perlu lah ini menjadi kekhawatiran yang berlebih apa lagi jika sampai paranoid.

Kok PDIP begitu yakin?
Iya kami yakin. Pertama pengamalan empirik sudah membuktikan. Lalu yang kedua, karena pengamalan juga membuktikan orang yang memilih kepala daerah tertentu tidak lantas dikaitkan karena presidennya si A atau si B. Pendekatan orang untuk memilih kepala daerah dan presiden itu tidak sama. Contoh konkret mari kita lihat Pilgub Sulteng lalu. Pak Longki adalah ketua Gerindra. Jika mengikuti logika ini maka mestinya yang menang di Sulteng adalah Prabowo. Tapi buktinya Jokowi adalah pemenang di Sulteng. Tapi begini saya mau cerita panjang soal ini. Kalau hasil pilkada ini mau dikerucutkan dalam isu pilpres, maka hasil pilkada ini sebenarnya adalah kemenangan Jokowi.

Koq bisa. Argumentasinya darimana?

Loh, coba lihat. Nasdem yang mengklaim menang 11 Pilkada diikuti Golkar dan Hanura mereka itu siapa. Mereka ini semua adalah pendukung Jokowi.

Oke ini soal fenomena dalam politik kita yang syarat dengan fitnah ujaran kebencian di media sosial. Apa ini terasa ikut menggerus suara PDI Perjuangan di pilkada?

Ya ini juga fenomena yang bagi PDI Perjuangan cukup merasakannya. Yang paling telak adalah di Pilkada DKI. Tampak sekali bagaimana fitnah dan hoaks mampu melibas nalar sehat publik. Di daerah lain kami juga merasakannya. Padahal sebenarnya ini berbahaya. Jika ini dibiarkan akan menimbulkan gesekan di masyarakat dan muaranya akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa.

Disamping hoaks tadi, fenomena politik aliran apakah memberi pengaruh bagi PDI Perjuangan yang mengusung platform kebangsaan?

Politik aliran sebagai sebuah sikap politik pribadi bagi kami, itu tidak masalah. Karena pilihan politik itu adalah persoalan privat yang pilihan-pilihannya sangat ditentukan oleh preferensi setiap orang. Tapi yang kami tentang adalah, jika itu menjadi campaign branding. Menjadi isu atau jualan utama dalam kampanye. Karena itu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar kita yang menjunjung pluralisme atau keberagaman.

Pertanyaan terakhir. Ini fenomena baru dalam politik kita. Ada kandidat yang kalah oleh kotak kosong. Ini mempermalukan wajah elit parpol kita. Komentar Anda?

Pelajarannya adalah, masyarakat itu cerdas dan mereka punya pilihan. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Parpol tidak boleh semena-mena terhadap aspirasi rakyat. Parpol tidak boleh mengonsolidasi kekuatan pada satu kandidat saja. Karena di balik ‘’konspirasi’’ ini masyarakat ternyata menunjukkan kedaulatannya. Namun pilkada Kota Makassar kasusnya agak spesifik. Dimana ada kandidat yang merasa terzalimi. Lalu suasana kebatinan ini mampu dikapitalisasi dengan cerdas. Masyarakat yang melihat ini sebagai bentuk kesewenangan lalu ramai-ramai memilih kotak kosong. Ini berbeda kasusnya dengan Pilkada Enrekang yang juga sama-sama menghadirkan kotak kosong. Di Enrekang tidak ada drama politik yang mengaduk-aduk suasana batin pemilihnya. Dan ternyata kotak kosong kalah.

(yardin hasan/Palu Ekspres)

Leave A Reply

Your email address will not be published.